PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
Mencabut
  1. PMK No. 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.01/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perpajakan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 171/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 127/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Mengubah
  1. PMK No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Diubah dengan
  1. PMK No. 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
  2. PMK No. 34/PMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
  3. PMK No. 251/PMK.01/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Mencabut
  1. PMK No. 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.08/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.03/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan