Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian-Case Based Groups
Download file:
PMK Nomor 115 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian-Case Based Groups
Download file:
PMK Nomor 137 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian-Case Based Groups
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian-Case Based Groups
Download file:
PMK Nomor 178 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian-Case Based Groups
Download file:
PMK Nomor 182 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Diubah dengan
  1. PMK No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Mencabut
  1. PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
    PMK 171/PMK.05/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015
  2. PMK No. 171/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
    PMK 171/PMK.05/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015
Download file:
PMK Nomor 213 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 213 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 141/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 99 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 190/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan
Mencabut
  1. ketentuan mengenai tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen Dan Sisa Surplus Bank Indonesia
Download file:
PMK Nomor 5 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 5 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.08/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional
Diubah dengan
  1. PMK No. 264/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional
Mencabut
  1. PMK No. 77/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
  2. PMK No. 236/PMK.08/2012 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional
Download file:
2013 PMK 137.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.04/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 169/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/Atau Cukai
Mencabut
  1. PMK No. 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai
  2. Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai
Download file:
PMK Nomor 111 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan