Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.696 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2019

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Download :
121~PMK.03~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Mengubah :

PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Download :
110_PMK.03_2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - INSENTIF PAJAK - COVID-19

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 110/PMK.03/2020, BN.2020/NO.897, https:jdih.kemenkeu.go.id : 13 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan produksi dan/atau peredaran usaha bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak sektor tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pengenaan PPh final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi tertentu, yang belum tertampung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Vims Disease 2019
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 51 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 109, TLN No. 4881) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 83, TLN No. 5014; Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 86/PMK.03/2020 (BN Tahun 2020 No. 781)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 diubah sebagai berikut: Ketentuan mengenai pengertian umum (vide Pasal 1), penambahan ketentuan mengenai Insentif PPh final jasa konstruksi (vide BAB IIIA), ketentuan mengenai penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final dan cara pelunasannya (vide Pasal 6A), ketentuan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah (Pasal 6B), ketentuan mengenai wajib pajak yang diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang (vide Pasal 10), ketentuan mengenai Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah mengirimkan pemberitahuan dan/atau surat keterangan insentif pajak (vide Pasal 14) dan ketentuan mengenai Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif pajak (vide Pasal 15). Selain itu, dilakukan perubahan pada Lampiran huruf C, huruf N, dan huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Vims Disease 2019
-
13 HLM, Lampiran halaman 14-141.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.02/2016

Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hak atas Kekayaan Intelektual PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman

Download :
PMK 6_PMK.02_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2013

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 264/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan

Download :
PMK Nomor 152 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2006

Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum

Diubah dengan :

PMK No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Mencabut :

PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Download :
PMK Nomor 206 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.02/2015

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 163/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
252_PMK.02_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.011/2013

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 29/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan

Diubah dengan :

PMK No. 116/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.05/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan

Download :
PMK Nomor 147 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.05/2013

Pembayaran Santunan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PMK Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT