Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Mencabut
  1. PMK No. 82/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
  2. PMK No. 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
  3. PMK No. 110/PMK.03/2009
Download file:
PMK Nomor 82 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PMK No. 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga
    Dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019. Seluruh ketentuan mengenai Rekening Pengeluaran
Mencabut
  1. PMK No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Satuan Kerja
Download file:
PMK Nomor 182 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.06/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tata Cara Pemeriksaan Balai Lelang
Abstrak
Download file:
PMK Nomor 46 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum
Abstrak
Sistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Download file:
PMK Nomor 200 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.010/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 45/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (ASEAN-Korea Free Trade Area)
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area
Download file:
PMK Nomor 24 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Abstrak
APBN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Download file:
PMK Nomor 128 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.08/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 203/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
  2. PMK No. 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik
Download file:
PMK Nomor 4 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
Mencabut
  1. PMK No. 157/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan
Download file:
PMK Nomor 138 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017
Download file:
PMK Nomor 191 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.06/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 270/PMK.06/2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Download file:
PMK Nomor 231 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan