Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.726 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Abstrak
Pendidikan
Download file:
194~PMK.05~2019Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Abstrak
Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Mencabut
  1. PMK No. 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
  2. PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Download file:
225~PMK.05_2019.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organiasai Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Mengubah
  1. PMK No. 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
  2. PMK No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Download file:
229_PMK.01_2019.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019
Abstrak
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
Mencabut
  1. PMK No. 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya
Download file:
140~PMK.07~2019Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.010/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 31/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand
Download file:
25~PMK.010~2019.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.02/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 98/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
Mencabut
  1. PMK No. 207/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
  2. PMK No. 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
Download file:
88~PMK.02~2019Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.08/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Private Placement
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 118/PMK.08/2015 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Private Placement
Download file:
51_PMK.08_2019.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.01/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Abstrak
Arsip
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 152/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mencabut
  1. PMK No. 276/PMK.01/2014 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Download file:
196_PMK.01_2019.pdf
196_PMK.01_2019_Lamp I.pdf
196_PMK.01_2019_Lamp II dan III.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.06/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara
Download file:
207~PMK.06_2019.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Diubah dengan
  1. PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Download file:
141~PMK.07~2019Per.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan