PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2010
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
Diubah dengan :
  1. Permendes PDTT No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Neger
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Nege
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2019
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2002
Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

APBD Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Diubah dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 85 Tahun 2017
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendagri No. 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2011
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda PendudukBerbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Kependudukan dan Perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2005
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

APBD Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan