Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Walikota (PERWALI)

Menemukan 29.199 peraturan dalam 0,091 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2012

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

APBD

Download :
BD_Perwali_No_2_Th2012_Ttg_KOMINDA.pdf

Abstrak

APBD-Penjabaran

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2013/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah; c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Samarinda dengan menetapkannya dalam Peraturan Walikota.
UU No. 27 tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 34 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2006; PERGUB No. 82 Tahun 2011; KEPGUB No. 220/K.764/2011.
Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kota Samarinda. KOMINDA dibentuk di Kota Samarinda. KOMINDA mempunyai tugas : a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah ; dan b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Unsur Pimpinan Daerah Provinsi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2012.
10 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2017

Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
peraturan_walikota_no_2_tahun_2017.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR-PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 270

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka peninjauan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No.112 Tahun 2007; Perda Kota Ternate No. 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Ternate No. 5 Tahun 2014; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perwali Ternate No. 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, diubah yaitu Pasal 8

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
4 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016

Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Perwali No. 52 Tahun 2014 tentang Standar Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS, PTT di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

Download :
Perwali-2-th-2016.pdf

Abstrak

perjalanan dinas

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2016/No.2/Seri.E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam

ABSTRAK:

Agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah, maka perlu menetapkan peraturan walikota ini.
Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 52 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum diuraikan definisi Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. Diatur tentang ruang lingkup perjalanan dinas, prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan, biaya, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya, pengendalian internal, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Mencabut Perwali No. 52 Tahun 2014 tentang Standar Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS, PTT di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
Akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota tentang rincian biaya perjalanan dinas pejabat negara, PNS, PTT di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
19 hlm, Lampiran : 12 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare

Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERWA-NO.2-TAHUN-2019.pdf

Abstrak

pengawasan internal

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2019/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare tidak sesuai dengan perkembangan dalam pengawasan, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare; 8. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota.
Adanya beberapa perubahan ketentuan diantaranya: 1. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE.
10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 2 Tahun 2013

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
NO. 2.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012

Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.51 Tahun 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Yogyakarta No.1 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023

Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022

Download :
Perwali Pkl 2_2023.pdf

Abstrak

uang persediaan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2023/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

ahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Uan.g Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang besaran uang persediaan setiap SKPD/ Unit Kerja termasuk Kelurahan diperhitungkan dengan mempertimbangkan pagu pada Rekening Belanja Barang Jasa SKPD/ Unit Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2023.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 dicabut.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2013

Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download :
2013 - PERWALI BANJARBARU NO 2 edit searchable.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD. 2013/No. 2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menton Dalam Nagel Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perks ditetapkan Peraturan Walikota Bankarbaru tentang Batas lumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertambangan setogaimana dirnaksud dalam huruf a perk, menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemenntah Nornor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemer1ntah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemenntan Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerirttah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pernenntah Nomor 30 Tabun 2011; Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Mental Dalam Negerl Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menten Dalam Negen No 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Ban)arbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Ban)arbaru Nome( 5 Tahun 2012; Peraturan Walikota Ban)arbaru Nomor 38 Tahun 2012.
Peraturan Banjarbaru tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 yang berisi; Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasa 4.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2013.
7

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

APBD

Download :
PERWAKO Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Abstrak

APBD

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran antar rincian objek dan/atau sub rincian objek belanja dan penyesuaian rincian alokasi dana desa Tahun Anggaran 2022 Kota Sungai Penuh; b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan, Antar Sub Kegiatan, dan Antar Kelompok, Antar Jenis, Antar Rincian Objek dan/atau Sub Rincian Objek Pasal 7 ayat (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu, Pasal 7 ayat (2) Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomot 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9); 24. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomot 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan, Antar Sub Kegiatan, dan Antar Kelompok, Antar Jenis, Antar Objek, Antar Rincian Objek dan/Atau Sub Rincian Objek (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 6); 25. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomot 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41);
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1. Pendapatan a. Semula Rp.752.779.078.399,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. ,00 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.752.779.078.399,00 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Semula Rp. 99.143.521.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. ,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 99.143.521.000,00 Setelah Perubahan 1.1.1. Pajak Daerah a. Semula Rp. 12.641.873.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Rp. 12.641.873.000,00 Perubahan 1.1.2. Retribusi Daerah a. Semula Rp. 7.576.966.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Rp. 7.576.966.000,00 Perubahan 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan a. Semula Rp. 11.218.473.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 11.218.473.000,00 Daerah Setelah Perubahan 1.1.4. Lain – lain PAD yang Sah a. Semula Rp. 67.706.209.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Lain – lain PAD yang Sah Rp. 67.706.209.000,00 Setelah Perubahan 1.2. Pendapatan Transfer a. Semula Rp.653.635.557.399,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Rp.653.635.557.399,00 Perubahan 1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat a. Semula Rp.606.310.430.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Rp.606.310.430.000,00 Pemerintah Pusat Setelah Perubahan 1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah a. Semula Rp. 47.325.127.399,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Rp. 47.325.127.399,00 DaerahSetelah Perubahan 2. Belanja a. Semula Rp.797.779.078.399,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.797.779.078.399,00 2.1. Belanja Operasi a. Semula Rp.560.329.682.786,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp.560.329.682.786,00 2.1.1. Belanja Pegawai a. Semula Rp.343.059.845.245,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rp.343.059.845.245,00 Perubahan 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa a. Semula Rp.211.512.072.001,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp.211.512.072.001,00 Setelah Perubahan 2.1.2.1. Belanja Barang a. Semula Rp. 36.930.080.200,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Barang Rp. 36.930.080.200,00 Setelah Perubahan 2.1.2.2. Belanja Jasa a. Semula Rp. 72.744.893.984,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 120.750.000,00 Jumlah Belanja Jasa Rp. 72.865.643.984,00 Setelah Perubahan 2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan a. Semula Rp. 7.838.475.123,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Rp. 7.838.475.123,00 Pemeliharaan Setelah Perubahan 2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas a. Semula Rp. 56.168.473.694,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (120.750.000,00) Jumlah Belanja Rp. 56.047.723.694,00 Pemeliharaan Setelah Perubahan 2.1.3. Belanja Hibah a. Semula Rp. 5.757.765.540,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Rp. 5.757.765.540,00 Perubahan 2.2. Belanja Modal a. Semula Rp.137.444.673.404,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.137.444.673.404,00 2.2.1.Belanja Modal Tanah a. Semula Rp. 590.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Rp. 590.000.000,00 Perubahan 2.2.2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin a. Semula Rp. 27.985.245.116,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan Rp. 27.985.245.116,00 dan Mesin Setelah Perubahan 2.2.3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan a. Semula Rp. 33.570.925.736,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Rp. 33.570.925.736,00 Bangunan Setelah Perubahan 2.2.4.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi a. Semula Rp. 67.834.390.752,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Rp. 67.834.390.752,00 Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan 2.2.5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya a. Semula Rp. 7.464.111.800,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Modal Aset Rp. 7.464.111.800,00 Tetap Lainnya Setelah Perubahan 2.3. Belanja Tidak Terduga a. Semula Rp. 3.195.921.209,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp. 3.195.921.209,00 Perubahan 2.3.1.Belanja Tidak Terduga a. Semula Rp. 3.195.921.209,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp. 3.195.921.209,00 Perubahan 2.4. Belanja Transfer a. Semula Rp. 96.808.801.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp. 96.808.801.000,00 2.4.1.Belanja Bantuan Keuangan a. Semula Rp. 96.808.801.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Transfer Rp. 96.808.801.000,00 Setelah Perubahan 2.4.1.1. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota a. Semula Rp. 240.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Transfer Rp. 240.000.000,00 Setelah Perubahan 2.4.1.2. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa a. Semula Rp. 96.568.801.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan Rp. 96.568.801.000,00 Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa Setelah Perubahan 2.4.1.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/ Kab/ Kota kepada Desa a. Semula Rp. 49.463.693.000,00 b. Bertambah/ Rp. 0,00 berkurang Jumlah Bantuan Rp. 49.463.693.000,00 Keuangan Umum Daerah Provinsi/ Kab/ Kota kepada Desa Setelah Perubahan 2.4.1.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/ Kab/ Kota kepada Desa a. Semula Rp. 47.105.108.000,00 b. Bertambah/ Rp. 0,00 berkurang Jumlah Bantuan Rp. 47.105.108.000,00 Keuangan Khusus Daerah Provinsi/Kab/ Kota kepada Desa 3. Pembiayaan Daerah: a. Semula Rp. 45.000.000.000,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 45.000.000.000,00 3.1. Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 45.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp. 45.000.000.000,00 Perubahan 3.1.1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya a. Semula Rp. 45.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Rp. 45.000.000.000,00 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp. 0,00 b. Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp. 0,00 Perubahan
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Pontianak No. 49 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggotab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak

Download :
2 tahun 2018.pdf

Abstrak

hak keuangan administratif

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2018/NO.2, LL KOTA PONTIANAK:4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakantugasdan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pontianak di perlukan tunjangan transportasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun2006; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62Tahun2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan ini merubah Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 pada bagianKetentuan Pasal 16 ayat (4) diubah;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
merubah Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017
4 halaman peraturan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Walikota (PERWALI)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .