Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017.
26 Hlm, Lampiran: 1 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021
PERWALI Kota Depok No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
PERWALI Kota Depok No. 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberlakuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Banjarbaru Dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Wilma untuk mengimplernentieekan amanal Petal 82 ayat 0.1
Undang-Undang Nonni; 32 Tabun 2006 tc-nuing Adrnmistrissi
Kependuthduin Jan Pasal 71 Jan 72 Pcraturan Pemenntall
Nomor 37 Tabun 2007 tentane Pelaksarukin I ndarig-Undang
Nome 23 Tatum 2()( tcntang Administram Kcpendudukan,
shimmy perlu nimbi-el:auk= ;easels-nate:ado Administrnsi
Kcpensludukan di Kota Baniarharu dengan Aplikasi Sisk=
Infomuisi Adminismssi Kepcndudukan ISIAK) dan Pericatatan
Sipil; holiwa herds:Lark= patimbangan scbagjmana dimaksud bumf a
di alas. sarnbil menung,spu diundangkiumys Pentium:1 Daendi
Kota Hama:ham tcntang Penyelenggaraan Admininnisi
Keperidudulum Kota Ltanjarbaru dengan Aplikasi Sisicm
Infomiasi Adminisuasi Kependudukan (SIAK) dan Pennant=
Sipil pa= mcnctapkan dengan Pentium Walikow;
Undang-Unibmg Nomor 9 rah= 1992; Undang-Undang Nomor 9 lahun 1999; Undans-Undanit Nomor 10 Tabun 2004; Undang-Unding Nomor 32 lahun 2004; IndangNomor 12 Fallon 2006; Undang-Cndang Nomor 'Velum 2006; Pcrthumn Pcinctinuth Nornor 65 Fahun 2005; Pcraturan Pernerintah Nomor 37 Tabun 2007; Petaturan Paints-Muth Nonsor 38 Tabun 2007; Penman Parnenniali Nornor 41 Tabun 2007; Parana= Porsickn Republik Indonesia Nomor 25 Tabun 2008; Peratunin Drab Kota Banjarbaru Nomor 4 Fabian 2007; Peraturan !Tacna,' Kota Elantatbani Nomor 2 Tahun 2008; Penuuran Dacrah Kota Baniatharu Nomor 11 Nihon 2008.
Peraturan Walikota tentang Pemberlakuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Banjarbaru Dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dan Pencatatan Sipil yang berisi; Ketentuan Umum; Hak Dan Kewajiban Penduduk Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dan Pencatatan Sipil; Pelaksana Kewenangan; Pendapatan Penduduk; Bagian Kesatuan Pencacatan Kelahiran; Data Dan Dokumen Kependudukan Baja ; Database KEpendudukan, Pemanfaatan Dan Pelaporan Data; Penatausahaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cepat Berkembang Loktabat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa perkembongan penyelenggaraan penalaan
bangunan dan lingkungan dl kawasan cepa
berkembang Lokutbat Want. Komet dan Menus°,
dcwasa ini serriakin knnapleka balk dart segi intensitas.
teknologi. kebutuhan prasarana dun annum. maupun
lingkungannya untuk mendukung fungal pusat
pemerintahan Kota Banjarbaru; bahwa sestiai dengan Rcncana Taus Ruang Walayah Kota
Banjarbaru. kautman Loktabat Utara, Kornet den
Men taos meru pakan kaw asan cepat berkembang
sehagalpendukung pusat Pemerintahan Kota
Banjarbaria; bahwa untuk atu perlu menetapkan Rencana Tata
Bangunan dan Ltngkungan (RT131,1 Kawasan Cepat
Berkembang Loktabat sebagal pendukung kauasan
pusat pemerintahan Kota Banjarbaru; bahwa bcrdasarkan pen imbangan sebagarmana
dimaksud huruf a. huruf h dan hung r perlu
menetapkan dengan Peraturan Walikom Banjarberu
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemenntah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; PeraturanMenton PekerjaanUmum Nomor
6/PRT/M/2007; Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; PeratumnMenteri PekerjaanUmum Nomor
02/PRT/ /2010; Peraturan Menteri Dalai Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri homer 132.63-456
Tahun 2010; Peraturan Daerah Rota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2008; Peruturan Daemh Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Daenth Rota Banjarabaru Nomor 4 Tabun
2013.
Peraturan Walikota tentang Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan cepat Berkembang Loktabat Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Materi Pokok Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2013.
36
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjmn Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Qanun Kota Subulussalarn Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kota Subulussalam, perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kata Subulussalam, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Qanun Kata Subulussalam Nbmor 2 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini terdiri dari 44 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Penetapan, BAB III tentang Organisasi, BAB IV tentang Kelompok Jabatan Fungsional, BAB V tentang Kepegawaian, BAB VI tentang Tata Kerja, BAB VII tentang Pembiayaan, BAB VIII tentang Ketentuan Peralihan, BAB IX tentang Ketentuan Lain-lain, dan BAB X tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 No. 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022
ABSTRAK:
dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021
UU No. 12 Tahun 2002
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2004
PP No. 108 Tahun 2000
PP No. 18 Tahun 2017
PP No. 12 Tahun 2019
Perpres No. 33 Tahun 2020
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Permendagri No. 27 Tahun 2021
Perda Kota Pariaman No. 7 Tahun 2016
Perda Kota Pariaman No. 6 Tahun 2021
Perwali Kota Pariaman No. 83 Tahun 2021
Perwali Kota Pariaman No. 86 Tahun 2021
Perwali Kota Pariaman No. 91 Tahun 2021
Mengubah Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Umum Pada BLUD Bandiklat Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, perlu menetapkan Tarif Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Umum pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tarif Layanan Umum pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai nama obyek dan subyek tarif layanan; golongan tarif; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran; struktur tarif dan besarnya tarif; wilayah pemungutan; Surat Pendaftaran Obyek Tarif (SPOT); penetapan tarif; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluwarsa penagihan; serta sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2014.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan Kota Lubuklinggau.
12 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Kebijakan Pemerintah
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 15/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban dan keamanan
lalu lintas serta meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat selaku pengguna jalan, perlu disediakan
lokasi tempat khusus parkir;
b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam
penyediaan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan lokasi tempat
khusus parkir di Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Anglrutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan
lokasi tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki
dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 15 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 15/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
Ruang Lingkup Peraturan Walikota meliputi :
a. Dewan Pengawas ;
b. Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas ;
c. Direksi ;
d. Penghasilan Dan Jasa Pengabdian Direksi ;
e. Kerjasama ;
f. Pengadaan Barang dan Jasa ;
g. Penghapusan Piutang Rekening.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
