Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Bonus Produksi Panas Bumi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemerintah Daerah penghasil, memprioritaskan pemanfaatan bonus produksi sumber daya Panas Bumi bagi masyarakat di Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan Lampiran Halaman 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; bahwa pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum, Pengelolaan Air Limbah, pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain
sesuai kebutuhan masyarakat setempat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagrumana dimaksud dalam huruf, huruf dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Bonus Produksi Panas Bumi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 8 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 21 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No 23 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini Diatur tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Bonus Produksi Panas Bumi dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, pengalokasian, penggunaan, penyaluran, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024
PERWALI Kota Surakarta No. 1.2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta
Pedoman-Insentif Pemungutan-Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2024/NO.2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa insentif pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan kinerja instansi
pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya
tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan
kondisi objektif lainnya;
bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1.2 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan sehingga perlu
diganti;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat
(1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pedoman Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang meliputi
kriteria pemberian Insentif, jenis dan besaran Insentif, penilaian kinerja dan tujuan pemberian Insentif, pemberian Insentif dan penganggaran dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 111 Tahun 2022, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 18 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 100 Tahun 2020, Perda No 3 Tahun 2002, PERDA No 4 Tahun 2002, PERDA No 9 Tahun 2008, PERDA No 9 Tahun 2019, PERDA No 5 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, sistematika rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SATU DATA KOTA BONTANG
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungijawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan satu data Kota Bontang. Untuk menyelenggarakan satu data Kota Bontang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Kota Bontang.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 39 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Prinsip Satu Data Kota Bontang; Jenis Data dan Kelompok Data; Penyelenggara Satu Data Kota Bontang; Penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang; Rencana Aksi Satu Data Kota Bontang; Kerja Sama; Evaluasi dan Pelaporan; Insentif dan Disinsentif; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
16 Hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2024
KEBIJAKAN - DAN - SISTEM - AKUNTANSI - PEMERINTAH - DAERAH
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
a. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014;
b. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016;
c. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 HLM
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, telah ditetapkan
Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
b. bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor: 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah
Minimun Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024,
perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Nomor 48
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan dimaksud;
c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Regional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 tentang Standar Satuan Harga Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 59);
10. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Malang
Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
(Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 48);
Perubahan pada Lampiran I
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
40
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil audit hukum terhadap Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang menyatakan terdapat permasalahan yuridis terkait inkonsistensi pasal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilaksanakan pencabutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
Dasar Hukum Perwali Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020.
mengatur pencabutan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
mencabut Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
5
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2024
Perwali Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perwali Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - WALI - KOTA - TASIKMALAYA - NOMOR - 36 - TAHUN - 2023 - TENTANG - PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - TAHUN - ANGGARAN - 2024
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BD Tahun 2024 No.2
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya tagihan yang belum dilakukan pembayaran sehingga berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 perlu disesuaikan, Ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya.
UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2022; Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 diubah.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
