PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAREPARE
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2020/No.8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA PAREPARE
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan LayananUmum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD;
2. PEMBENTUKAN PEMBINA,SPI DAN DEWAN PENGAWAS;
3. KEANGGOTAAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS;
4. UNSUR DEWAN PENGAWAS;
5. TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS;
6. KEWENANGAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS;
7. RAPAT DEWAN PENGAWAS;
8. SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS;
9. HONORARIUM DEWAN PENGAWAS.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 8 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 dan
adanya surat usulan penyesuaian/revisi Anggaran pada beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), maka dipandang perlu untuk meninjau kembali
Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kata Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kata Denpasar Tahun
2014 Nomor 59);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan
Walikota Denpasar tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Denpasar Tahun
Anggaran 2015;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan Walikata Denpasar tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014
Pasal I Seberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 24 Desember 2014 Namor 59 Tahun 2014
Pasal II Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2015.
13 Halaman/Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019
PERUBAHAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. UU No. 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 28 Tahun 1999
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 5 Tahun 2014
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. PP No. 20 Tahun 1967
11. PP No. 24 Tahun 2004
12. PP No. 56 Tahun 2005
13. PP No. 8 Tahun 2006
14. PP No. 12 Tahun 2019
15. Permendagri No. 13 Tahun 2006
16. PMK No. 113/PMK.05/2012
17. Perda Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2010
Berisikan ketentuan-ketentuan dalam perjalanan dinas Pemerintah Kota Bengkulu, baik dalam daerah maupun luar daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan Walikota Bengkulu No. 2 Tahun 2016
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2019
PEMBENTUKAN-KEDUDUKAN-SUSUNAN ORGANISASI-TUGAS-FUNGSI-LINGKUNGAN HIDUP
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2019/No.8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 89 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup kota Cilegon, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pelaksanaan kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan di Bidang lingkungan Hidup sehingga perlu diganti.
UU No 15 Th 1999; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota Cilegon No 70 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Struktur Organisasi; 5. Tugas Dan Fungsi; 6. Jabatan Fungsional; 7. Tata Kerja; 8. Kepegawaian; 9. Keuangan; 10. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
40 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 08 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai; bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan [emerintah Kota Pekalongan dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ; Peraruran Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemcrintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Oaerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan ini memuat mengenai ruang lingkup, kewajiban, larangan, jam kerja beserta dengan sanksi adminsitrasi berbentuk hukuman jika tidak mampu melaksanakan kedisiplinan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 (dicabut); Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 (mengubah)
45 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Samarinda Tahun 2016-2035
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Samarinda
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.122 Tahun 2015.
Peraturan walikota tentang rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (kota samarinda tahun 2016-2035)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Distribusi Beras Kota (RASKO) Untuk Keluarga Kurang Mampu (Miskin) Kota Banjarmasin Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Banjarmasin yang tidak mendapat alokasi Beras Miskin dari Pemerintah Pusat dalam memenuhi
kebutuhan pangan utamanya kebutuhan beras, dipandang perlu diberikan bantuan pangan berupa beras dari Pemerintah Kota Banjarmasin; bahwa dalam memberikan bantuan beras sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran, tertib administrasi dan bermanfaat bagi Rumah Tangga Sasaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ditribusi Beras untuk Keluarga Miskin Kota Banjarmasin Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Distribusi Beras Kota (Rasko) Untuk Keluarga Kurang Mampu (Miskin) Kota Banjarmasin Tahun 2015 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Tujuan Dan Sasaran; Penatalaksanaan; Mekanisme; Pengalihan Penerima Beras Kota; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2015.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintah
Daerah untuk memberikan jaminan dan kepastian pelayanan
kepada masyarakat diperlukan adanya Standar Pelayanan Publik;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 14 G Tahun 2005 tentang Standar
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Standar
Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, visi, misi dan moto pelayanan, standar pelayanan publik dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2012.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
ABSTRAK:
Perlu Ditetapkan Dalam Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012; PERDA No. 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014; PERDA No. 40 Tahun 2013.
Peraturan Walikota Samarinda Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2014.
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 8 Tahun 2017
PENDAPATAN – TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 2017
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Perwako Sawahlunto No. 2 tahun 2013 Penetapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
Bahwa dengan berubahnya Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto No. 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 1988, PP No. 44 Tahun 1990, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2015, Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2016, Perda Kota Sawahlunto No. 14 Tahun 2016, Perwako No. 31 Tahun 2016.
Peraturan walikota ini mengatur tentang perubahan Peraturan Walikota Sawahlunto No. 2 Tahun 2013 Pasal 3A ayat (4). Pada masa transisi pada Penghuni Rusunawa dikenakan Iuran Pengelolaan yang ditampung pada rekening UPTD Rusunawa Barangin. Iuran Pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pemeliharaan Rusunawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Biaya Operasional UPTD Rusunawa dibebankan pada APBD. Penggunaan iuran pengelolaan melalui mekanisme sebagai berikut:
a. Kepala UPTD Rusunawa menyampaikan usulan penggunaan iuran pengelolaan untuk kepentingan pemeliharaan rusunawa kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota sawahlunto; dan
b. Iuran pengelolaan dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Perwako No. 2 Tahun 2013
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
