Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Guna Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi Antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, Perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Memuat Program dan Kegiatan Satu Tahun yang Merupakan Komitmen Perangkat Daerah untuk Memberikan Kepastian Kebijakan dalam Untuk Melaksanakan Pembangunaan Daerah yang Berkesinambungan;
Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Dalam Huruf a, b dan Huruf c, Perlu Menetapkan dengan Peraturan Walikota Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undnag-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 97 Tahun 2022
PERWALI Kota Bandung No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019
PERWALI Kota Bandung No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019
Mengubah
PERWALI Kota Bandung No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberian Intensif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019
PERWALI Kota Bandung No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019
PERWALI Kota Bandung No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019
PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERWAL - NOMOR - 34 - 2021 - PEMBERIAN - INSENTIF - PAJAK - DAERAH - TERHADAP - PBB - DALAM - PEMULIHAN - COVID19
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 97, BD 2022/97
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa pemberian insentif pajak daerah terhadap PBB dalm rangka pemulihan dampak ekonomi Covid-19 telah diatur dalam Perwal No.34 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal No.29 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya kondisi pandemi Covid-19 belum mereda sehingga perlu dilakukan perpanjangan pelaksanaan pemberian insentif dan Perwal termaksud perlu diubah. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf e Perda No.6 Tahun 2016, walikota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar WP atau kondisi tertentu OP, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Perubahan Ketiga atas Perwal Bandung No.34 Tahun 2021
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU N0.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2021; PP No.21 Tahun 2008; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PP No.21 Tahun 2020; Perpres No.17 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Perda No.20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.6 Tahun 2016; Perwal No.34 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal No.29 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah ketentuan peraturan sebelumnya dengan menambah 2 angka pada Pasal 1, mengubah ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
12 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 97 Tahun 2022
pedoman - pelaksanaan - mutasi - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kota - bogor
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 97, BD 2022/97
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu menyusun pedoman pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 3 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 22 Tahun 2021; Perda Kota Bogor No.3 Tahun 2021; Perwal Kota Bogor No. 40 Tahun 2021; Perwal Kota Bogor No. 137 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Mutasi PNS, Sistem Informasi Mutasi PNS, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
16 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Pekalongan.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kecamatan dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan Kelurahan yang profesional; bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta berperan dalam pembangunan daerah; bahwa dalam rangka menyesuaikan hasil evaluasi atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang ketentuan umum, Kecamatan, tugas dan funsgi, tata kerja kecamatan, Kelurahan, tata kerja Kelurahan, ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kecamatan dan kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2019 dicabut.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 97 Tahun 2022
PETUNJUK - PELAKSANAAN - TATA - NASKAH - DINAS - ELETRONIK - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KOTA - DEPOK
2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 97, BD 2022/97
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala ANRI No. 5 Tahun 2021; Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2021; Pergub Jabar No. 14 Tahun 2018; Pergub Jabar No. 108 Tahun 2020; Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2021; Perda Kota Depok No. 2 Tahun 2019; Perwali Kota Depok No. 5 Tahun 2021; Perwali Kota Depok No. 40 Tahun 2021; Perwali Kota Depok No. 37 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang meliputi Ketentuan Umum, Desain Sistem NDE, Spesifikasi Sistem NDE, Persyaratan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
23 Hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 97, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 97
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Murhum Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka pelaksanaan penataan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja pada instansi Pemerintah Kota Baubau diperlukan Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jahatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157}; 13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845); 15.Peraturan Daerah Kota Baubau Nornor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kot.a Baubau {Lembaran Daerah Kota Baubau tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kot.a Baubau Nornor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kot.a Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 16.Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 {Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2021 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menyatakan Bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lakukan Berdasarkan pada Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa dalam Rangka Memenuhi Jumlah Kekurangan Atau Kebutuhan Oragnisasi, di Harapkan dapat Memperoleh Calon Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Karakteristik Pribadi dan Perilaku yang Baik Juga Memiliki Intelegensia, Keterampilan Serta Keahlian yang Tinggi yang dalam Pelaksanaannya Berjalan dengan Baik Sesuai dengan Prinsip-prinsip Kompetitif, Adil, Objektif, Transparan, Bersih dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Serta tidak di Pungut Biaya Maka Perlu Mengatur Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmasi Nomor 20 Tahun 2022; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan/Pengadaan Asn;
Perencanaan;
Pengumuman Lowongan;
Pelamaran;
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi;
Pengangkatan Menjadi Calon PNS dan Masa Pencobaan Calon PNS;
Pengangkatan Menjadi Pegawai Negara Sipil;
Pengangkatan Menjadi PPPK;
Pengawasan dan Pengendalian;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 96, BD Tahun 2022 Nomor 96
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2015; Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016
Peraturan Wali Kota ini mengatur ruang lingkup meliputi Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Tarif; Bab IV Pengurangan Atau Pembebasan Tarif Layanan; Bab V Ketentuan Lain-Lain; Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2022.
, Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 96 Tahun 2022
penyelenggaraan - sistem - elektronik - dalam - proses - manajemen - kepegawaian - di - lingkungan - pemerintah - kota - bandung
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 96, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 96
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Proses Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan perubahan proses administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer dengan menyelenggarakan sistem elektronik melalui media sistem informasi, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Proses Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.71 Tahun 2019; PP No.49 Tahun 2018; Perpres No.95 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKN No.20 Tahun 2008; Peraturan BSSN No.10 Tahun 2019; Perwal Kota Bandung No.84 Tahun 2020; Perwal Kota Bandung No.20 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan, infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia dan tata kelola, mekanisme pelayanan melalui sistem elektronik, sarana dan prasarana, pemanfaatan tanda tangan elektronik, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, keadaan memaksa, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
34 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
