PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK - KOMITE AKSI KOTA
2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2007/NO.3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Komite Aksi Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
ABSTRAK:
bahwa praktek mempekerjakan anak pada
berbagai jenis pekerjaan terburuk harus segera
dihapuskan karena merendahkan harkat dan
martabat manusia, khususnya anak-anak, serta
merampas hak anak untuk tumbuh berkembang
secara wajar; bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59
Tahun 2002, telah ditetapkan Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komite Aksi Kota Surakarta Penghapusan
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan organisasi, tugas pokok dan fungsi komite aksi kota, mekanisme kerja, penetapan rencana aksi kota surakarta tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pembiayaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2007.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD 2007/3 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Penegakan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 03 Tahun 2007
PERWALI Kota Depok No. 08 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kendaraan Umum Yang Bersih, Higienis, Dan Bebas Asap Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kota
sehat perlu meningkatkan pemberdayaan dan peran
serta masyarakat salah satunya melalui penerapan
kendaraan umum yang bersih, higienis, dan bebas
asap rokok; bahwa untuk kelancaran dalam penerapan kendaraan
umum yang bersih, higienis, dan bebas asap rokok
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penerapan kendaraan umum yang bersih, higienis, dan bebas asap rokok serta pembinaan dan pengawasannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2007.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2007
SUSUNAN - ORGANISASI - DAN - TATA - KERJA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DINAS - BALAI - BENIH - IKAN - PADA - DINAS - PERTANIAN - KOTA - TASIKMALAYA
2007
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BD 2007/175
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pada Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pembenihan ikan yang sifatnya teknis pada Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas, berdasarkan pertimbangan maka pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Kepmendagri No. 131.32-445 Tahun 2002; Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 18 Tahun 2004
Peraturan ini mengatur tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pada Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2007.
8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2007
Kredit Lunak Perumahan Swadaya - Petunjuk Pelaksanaan Perguliran dan Pengembalian
2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2007/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perguliran dan Pengembalian Kredit Lunak Perumahan Swadaya bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung Program Kota Pekalongan bebas rumah kumuh tahun 2010, maka perlu adanya kredit lunak perumahan swadaya bagi Masyaakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM); bahwa agar dalam pelaksanaan perguliran dan pengembalian kredit lunak perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat berjalan lancar, maka perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan Peraturan Walikota;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1992; UU No 24 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan penerima dana stimulan, persyaratan penerima dana kredit, tata cara pencairan dana, tingkat suku bunga dan pemanfaatannya, jangka waktu kredit, mekanisme pembayaran angsuran, perguliran dan pengalihan dana, administrasi pembukuan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2007.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, LD Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 3
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Cimahi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dibidang penyelenggaraan reklame, diperlukan mekanisme perijinan yang lebih transparan, efektif dan efisien sebagaimana dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Walikota Cimahi.
UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Perda Kota Cimahi No. 6 Tahun 2003
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan
Reklame di Kota Cimahi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Penyelenggaraan Ijin; Pengawasan; Pembatalan dan Pencabutan Ijin; Penerbitan Reklame; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2007.
7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pengeluaran Pengeluaran Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Wajib Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan untuk
penyesuaian rincian belanja yang bersifat mengikat dan wajib mendahului
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Magelang
Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengeluaran-Pengeluaran untuk Belanja
yang bersifat mengikat dan Wajib Mendahului Penetapan APBD Tahun
Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2007.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2006 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat di bidang usaha pariwisata dipandang
perlu menambah jenis-jenis perijinan yang
diselenggarakan di Unit Pelayanan Terpadu Kota
Surakarta; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan
Walikota Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota Kepada
Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 16 B Tahun 2005;bahwa peninjauan kembali sebagaimana dimaksud
huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Surakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota
Kepada Koordinator Unit Pelayanan terpadu Kota
Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3A mengenai jenis perijinan terpadu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2007.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat