Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
S~lrakarta, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota
Surakarta perlu adanya perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pembentukan Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota
Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5mengenai susunan keanggotaan SATLAk PBP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2010.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20A Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah dianggarkannya Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, maka ketentuan tanggal berlakunya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu dirubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peratwan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai pemberlakuan Peraturan Walikota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
Peraturan Walikota Surakarta Nomro 18 Tahun 2010 diubah.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 4A Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal perlu ditunjang dengan sistem
penyelenggaraan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang IVomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah IVomor 50 Ta hun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surakarta Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengembangan kapasitas, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1A Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2010 maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan
dan penatausahaan anggaranlkeuangan dipandang perlu
menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD
Kota / APBD Provinsi dan APBN Tahun 2010 Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Teknis Pela ksanaan Kegiatan APBD Kota/APBD
Provinsi dan APBN Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang IVomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tah1.m 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahm 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah IVomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peratwan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, asas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, pelaksanaan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2010.
47 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9A Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemanfaatan Layanan Mobile Community Access Point (M-Cap) Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang sediaan informasi dasar
aktivitas layanan bergerak program pengenalan aplikasi
telematika ke masyarakat, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Pengelola Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TIK)
Kota Pekalongan harus mengimplementasikan pemanfaatan
layanan Mobile Community Access Point (M-CAP); bahwa untuk efektifrtas dan efisiensi di dalam pemanfaatan
layanan Mobile Community Access Point (M-CAP) oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Teknologi lnformasi
dan Komunikasi (TIK) Kota Pekalongan, dipandang perlu
mengatur pemanfaatan layanan Mobile Community Access Point
(M-CAP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemanfaatan Layanan Mobile Community
Access Point (M-CAP);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang fungsi, fasilitas, tujuan, sasaran, Program Layanan M-CAP, Mekanisme Layanan M-CAP, Prosedur Layanan M-CAP, Metode Pembelajaran, Jejaring dan Relawan Telematika, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2010.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 12A Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Migrasi Perangkat Lunak Legal Berbasis Free Open Source Software (FOSS) Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak
melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota
Pekalongan harus menggunakan perangkat lunak legal, baik yang
bersifat proprietary software maupun berbasis Free Open Source
Software (FOSS); bahwa untuk efisiensi anggaran di dalam pengadaan perangkat
lunak yang bersifat proprietary software, dipandang perlu mengatur
migrasi perangkat lunak legal; sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Migrasi Perangkat
Lunak Legal Berbasis Free Open Source Software (FOSS)
Pemerintah Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tujuan Migrasi FOSS, Arah, Kebijakan, dan Strategi Migrasi FOSS, Komitmen Migrasi FOSS, Pembentukan Tim Migrasi FOSS, Tahapan Migrasi FOSS.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2010.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1A Tahun 2010
RSUD Bendan - Pengaturan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 1A, BD.2010/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengaturan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan agar lebih
efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan,
perlu didukung tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang
profesional dan sesuai kebutuhan pada unit-unit kerja di lingkungan
RSUD Bendan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan penugasan dan pemberhentian tenaga non pegawai negeri sipil, hak dan kewajiban, waktu perjanjian tenaga kerja non pegawai negeri sipil, pembinaan tenaga kerja non pegawai negeri sipil.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2010.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 3A Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menserasikan dan mensinergikan penataan
ruang daerah agar dapat dilaksanakan secara optimal,
maka perlu meningkatkan koordinasi antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kata
Pekalongan supaya dalam pelaksanaannya bisa dilakukan
secara terpadu; bahwa sehubungan adanya perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan, maka perlu merubah Sadan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah Kata Pekalongan agar
pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan kondisi yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, pertu menetapkan kembali
Peraturan Walikota tentang Sadan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Namor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Namor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Namar 5 Tahun 2008 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, organisasi, pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2010.
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 dicabut
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 5A Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kawasan Tanpa Rokok ( KTR) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatk~ kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, diperlukan
kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa
membiasakan pola hidup sehat; bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan
bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok namun ikut terpapar
asap rokok orang lain; bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, maka Pemerintah
Kota Pekalongan perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Pekalongan tentang
Kawasan Tanpa Rokok ( KTR) Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun
1992; Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/24/2010 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sibolga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
Dasar Hukum Perraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 ,Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2010 , Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/01/2009.
Peraturan ini berisi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2010.
40 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
