Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75a, BD 2020/75.A E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 15A Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 38.1 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38.1, BD Kota Surakarta Tahun 2020/No.56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan Belanja Tidak Terduga terlaksana secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penganggaran Belanja Tidak Terduga; Pelaksana Belanja Tidak terduga; Prosedur Pengajuan dan Pencairan Belanja Tidak Terduga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1f Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Pasal 50 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan Perwali Surakarta No 8 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola BLUD pada RSUD Kota Surakarta, perlu pengaturan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Permendagri No 61 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengertian, prinsip, tujuan dan sasaran, bentuk remunerasi, penetaoan alokasi anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2014.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 2A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.Abdul Aziz
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Keputusan Menteri Kesehatan No 703/ MENKES / SK / IX / 2006, PERDA Kota Singkawang No. 6 Tahun 2008, PERDA Kota Singkawang No. 3 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007, PERWALI No. 24 Tahun 2013. PERWALI No. 25 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa , Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 3a Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Air Tanah padaPasal 42 ayat (4), maka dalam rangka menetapkan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah dipandang perlu menyusun pedoman penetapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah KotaSurakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar pengenaan pajak air tanah, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya
yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera sesuai
dengan visi Walikota, maka perlu upaya pengembangan
ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif; bahwa setiap wilayah kecamatan di Kota Surakarta
memiliki sumberdaya kreatif dan produk kreatif yang
berpotensi untuk dikembangkan sesuai skala prioritas
yang ditentukan, dalam rangka meningkatkan daya saing
berdasarkan budaya dan ekologi; bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif lebih
terarah dan lebih memfokuskan pada usaha yang
mengandalkan inovasi teknologi dan pemanfaatan
digitalisasi, maka perlu disusun rencana aksi
pengembangan ekonomi kreatif; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi
Kreatif, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan
melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi
Kreatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun
2022-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ekosistem Ekonomi Kreatif
Bab III Indikator dan Target Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bab IV Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bab V Peran Serta
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Pemanfaatan Data
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
49 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 22.1 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 45 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, BAB IV Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, mengatur standar harga satuan tertinggi per-m2 konstruksi fisik maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permen PU No. 29/PRT/M/2006, Permen PU No. 45/PRT/M/2007, Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 43/PRT/M/2007, Permen PU No. 11/PRT/M/2013, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permen PU No. 11/PRT/M/2013, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengaturan Penyelenggaraan, Klasifikasi Bangunan Gedung Negara/Daerah, Standar Luas Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan, Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2015.
10 halaman, 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1B Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fasilitasi Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Pengurus Masjid dan Mushola se Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa pengurus Masjid dan Mushola sangat penting
perannya dalam pemberdayaan, pembinaan dan
mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang
berkualitas, moderat dan toleran; bahwa dalam rangka memberikan bantuan clan
penghargaan atas jasa dan pengabdian.nya pengurus
masjid dan Mushola perlu diberikan bantuan
transportasi oleh pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur
dengan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi
Pemberian Bantuan Transportasi bagi pengurus
masjid dan mushola di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, klasifikasi pemberian bantuan transportasi, pembiayaan dan pertanggungjawbaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
