Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengoptimalkan proses pemindahtanganan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan kembali dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perda Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2017; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
20 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 120 Tahun 2023
Tata Cara Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 120, BD Tahun 2023 Nomor 120
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, perlu adanya system pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi; bahwa sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak dengan mudah memanfaatkan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pelaporan data transaksi usaha; bahwa Peraturan Wali Kota Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Elektronik perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tata Cara Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
Pasal 18ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik Bab III Hak Dan Kewajiban Bab IV Larangan dan Sanksi Administratif Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya, maka perlu dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2020.
Materi pokok : Peran Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Kepesertaan, Pelaporan, Pendanaan, Dan Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
Jumlah halaman : 7 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2019
Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 79)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
Ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah; Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021;
6 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2022
STANDAR - SARANA - PRASARANA - PELAYANAN - PADA - TEMPAT - PERIBADATAN - BAGI - PENYANDANG - DISABILITAS
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 120, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 121
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Tempat Peribadatan Bagi Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang keagamaan, Perangkat Daerah memberikan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan. Untuk terselenggaranya kemudahan akses perlu diatur standar sarana dan prasarana pelayanan tempat peribadatan dan perlu ditetapkan Perwal tentang Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Tempat Peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.8 Tahun 2016; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.75 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No.15 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, wewenang, kegiatan, sarana peribadatan, prasarana peribadatan, pelaksanaan verifikasi dan validasi tempat peribadatan, unit layanan disabilitas, monitoring dan evaluasi, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
17 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021
Badan kesatuan bangsa dan politik - sotk - kedudukan
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 120, BD.2021/305
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Wali Kota No. 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesaturan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota No. 98 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 11 Tahun 2019; Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Samarinda No. 8 tahun 2021
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 120 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 120, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 120
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil yang menyatakan bahwa “Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil secara Nasional ditetapkan oleh Menteri pada
setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara”;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a serta berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (7)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa
“Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usul dari Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh
Gubernur”;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 608 Tahun 2018 tentang
Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota
Probolinggo, sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal
15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan
berdasarkan pada penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil,
yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
peraturan ini menngatur mengenai penetapan Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah sejumlah 124
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
jumlah 4 halaman + lampiran 2 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal 358 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dart Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/ Kota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi
Dalam Peraturan walikota ini berisi bab 3 (III) dan 5 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; Perubahan rencana kerja pemerintah daerah; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
