Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Pas Kecil Untuk Kapal Kurang Dari 7 Grosse Tonnage
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan identitas terhadap
kapal dengan tonnage kotor kurang dari 7 Gross Tonnage
(< GT.7) yang berlayar dan beroperasi diperairan laut,
perlu diberikan surat tanda bukti kebangsaan kapal
berupa pas kecil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204), Pas Kecil
diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Tata Cara Penerbitan Pas Kecil
Untuk Kapal Kurang Dari 7 Grosse Tonnage;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ketentuan pas kecil, tata cara penerbitan, masa berlaku pas kecil, penggantian pas kecil, tanda pas kecil, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2015
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, perlu dilakukan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman hurufd a dab b konsideran ini perlu menetapkan dengan praturan Walikota Banjarmasin;
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2015 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Program; Penyesuaian dan Perubahan; Anggaran; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja dalam pengelolaan perusahaan menuju profesionalisasi kepengurusan PDAM Tirta Musi Palembang, perlu merubah dan meninjau kembali Perwali No. 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang, untuk disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini. Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 23 Perda No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang, bahwa penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, maka perlu menetapkan besaran penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda No. 1/Perda/Huk/1976; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.
Mencabut Perwali No. 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
!mitten dalam rangka mewujudkan kinerja Pcmcnntah
Dzienth yang optimal dan tertib penyelenggartum
administrasi pemerintaban, khususnya di Lingkungan
Unit Pclaksana Teknis Pengujian Kendanian Bermotor
Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru, perlu dilakukan penyusunan dan
penerapan Standar Operasional Prosedur (SOPI Unit
Pelaksana Teknis Pengujian Kendarnan Bei-motor Pada
Dines Perhubungan. Komunikasi dan Inromuitika Kota
Banjarbarti: bahwa bcrdasarkan perurnbangan sebagaimana clanaksud
dalarn hunt( a. perlu menempkan dengan Peratunui
Walikota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undong-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undana Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undung-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemenntah tremor 38 Tahun 2007; Peraturan Pcmenntah Noma:. 55 Tahun 2012; Pentruran Menteri Pendayagunuan Aparatur Negara dim
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tabun 2012; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun
1993; Kcputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.9 Tahun
2004; Peraturan Dacrah Rota banjtuburu Nuctun 2 Tahun 2008; Peruturan Daerah Kota Ba ruarbaru Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Penguman Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2013.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Penyempurnaan Ketentuan Mengenai Pengaturan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Serta Sesuai Persetujuan Walikota Samarinda Melalui Telaahan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda Nomor: 800/2875/BKD-II.2/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 Perihal Revisi Materi Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Perlu Mengubah Peraturan Walikota Samarinda Dimaksud.
UU No. 27 Tahun 1959;; UU No. 8 Tahun 1974; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 1976; UU No. 100 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2008; PERDA No. 9 Tahun 2008; PERDA No. 11 Tahun 2008; PERDA No. 12 Tahun 2008; PERDA No. 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda; PERWALI No. 2 Tahun 2013.
Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2013.
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
diatur paling rendah dengan Peraturan Menteri atau yang setingkat dengannya, dan honorarium kegiatan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu
menyusun Tata Cara Koordinasi, Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Strategi Na sional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Di
Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat· (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2013.
26 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
