Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penugasan Dokter Sebagai Kepala Puskesmas Dan Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa Puskesmas dan BKPM sebagai penanggungjawab
penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang tingkat
pertama berperan penting dalam mendukung
keberhasilan pembangunan kesehatan; bahwa untuk menunjang kelancaran tugas Puskesmas
dan BKPM agar dapat berjalan secara efektif dan efisien
diperlukan pengelolaan yang profesional oleh Kepala
Puskesmas dan BKPM; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman
Penugasan Dokter Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala
Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penugasan dokter sebagai kepala puskesmas dan kepala BKPM, persyaratan sebagai kepala puskesmas dan kepala BKPM, masa tugas, penilaian kinerja kepala puskesmas dan kepala BKPM, pemberhentian dan perpanjangan masa tugas sebagai kepala puskesmas dan kepala BKPM, tunjangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
6 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 14B Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Tahun 2013
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kota
.Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengelolaan Barang
Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan invcntariaasi
Barang Milik Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima
tahun;
b. bahwa yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu
sekurang-kurangnya sekali dalam lima tab un adalah Sensus
Barang; ·
c. · bahwa sebagai pedornan dalam pelaksanaan Sensus Barang
sebagaimana. dirnaksnrd huruf b, maka diperlukan pedoman
teknis pelaksanaannya;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang ten tang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Tahun
2013
Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pcmcrintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prosedur pelaksanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2013.
24 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 55A Tahun 2013
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - SISTEM DAN PROSEDUR
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 55A, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur
penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu
dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara
optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan
otonomi daerah; bahwa dalam rangka pengamanan barang milik daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup Sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 420/08 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, , Peraturan Walikota Sibolga Nomor 060/19/2012 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12¬ 333 tanggal 01 Juli 2010.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENYELENGGARAAN PAUD (Tujuan Penyelenggaraan, Bentuk Penyelenggaran, Penyelenggaran, Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan, Tempat penyelenggaraan), PESERTA DIDIK, TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIK (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan), KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN (Kurikulum, Strategi pembelajaran), PERSYARATAN PENYELENGGARAAN, SUMBER PEMBIAYAAN, PENAMAAN DAN PENOMORAN, PERIZINAN, PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD, EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
12 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/10 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka per!u diatur ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Sibolga
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Und.ang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012, , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9, Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/38/2012.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF, BESARAN INSENTIF, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2013.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/11 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Dacrah Kota Sibolga Nomor ......... Tahun 2012 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan sebagai rincian lebih lanjut dari Pertangguangiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang- Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang Undang nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-ndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomgr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahn 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturn Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , Peraturan Dacrah Kota Siboga Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 22012 (Lembaran Daerah Kota Siboiga Tahun 2012 Nomor 1), Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Dacrah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10), Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 11), Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 , Peraturan Dacrah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2011 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 3), Peraturan Walikota Sibolga Nomor 900/04/2010 , Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/23/2011 , Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/27/2012 .
Peraturan ini berisi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2013.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/01 Tahun 2013
Penetapan - Jumlah - Uang - Persediaan - (UP) - Satuan - Kerja - Perangkat - Daerah - (SKPD) - Di - Lingkungan - Pemerintah - Kota - Sibolga - Tahun - Anggaran - 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk menetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-undang Nomor 8 Di Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 , Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2013.
4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/03 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/28/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan pasal 160 ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris. Daerah dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarakan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 huruf c angka 4 menyatakan dalam penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan; bahwa surat Sekretarias Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/761
C.menyatakan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Sibolga yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, , sebagai.mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 t Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor .65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota SibolgaNomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 14 Tahun 2008, , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2012 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor- 131.12-333 tanggal 1 Juli 2010 , Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/783/KPTS/Tahun 2012 , Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/38/2012 .
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/28/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2013.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 188.3/05 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota S:ibo1ga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Republik Nomor 41 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2013.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelayanan Perpustakaan Umum Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia, perpustakaan mempunyai
peranan sebagai sarana yang efektif dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa serta berfungsi
sebagai sumber informasi yang penting dalam menggali
ilmu pengetahuan dan tek:nologi serta informasi lain,
maka perlu diatur pedoman pelayanan perpustakaan
umum Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan
Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman pelayanan Perpustakaan Umum Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
