Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 82 Tahun 2017
bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 50 Peraturan
Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peru bahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retrebusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ten tang
Telekomunikasi(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun
1999 Nomorl54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulwesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 dan Tahun 2000 tentang
Penye1enggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3981 };
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 dan Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 dan Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 10 Tahun 2005
tentang Sertifikasi Alat dan Parangkat Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembanguanan
dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersa.ma Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor
07 /PRT/M/2009; 19/PER/M.KOMINF0/03/2009; Nomor
3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersarna Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/PER/M.KOMINF0/01/2010 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
Ol/PER/M.KOMINF0/01/2010
Jaringan Telekomunikasi;
ten tang Penyelenggaraan
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota
Palopo Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palopo Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palopo Nomor 08};
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 20 17 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retrebusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kata Palopo Nomor 07);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III : NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB IV : MASA RETRIBUSI
BAB V : KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB VI : PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB VII : PENAGIHAN RETRIBUSI
BAB VIII : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB IX : PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB X : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
BAB XI : SANKSI RETRIBUSI
BAB XII : INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN BENTUK NASKAH DINAS
BAB XIII : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017.
KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DINYATAKAN MASIH TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN WALIKOTA
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal
6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan
Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Sukabumi tentang Tata Cara Pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kota
Sukabumi. Terdiri atas 8 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
11 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun
2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun
dalarn bentuk Keputusan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a, Perwal Pekalongan No 43 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan perlu dicabut dengan Perwal;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 24 Tahun2 018; Perda Kota Pekalongan No 13 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2017 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, BD Tahun 2022 Nomor 83
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Sampah Plastik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32A ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Sampah Plastik.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; Permen LHK No. P.75/MENLHK /SETJEN/KUM.1/10/2019; Perda No. 3 Tahun 2013
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengurangan Sampah Plastik Bab III Insentif dan Disinsentif Bab IV Peran Serta Masyarakat Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bab VI Sanksi Administratif Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatur tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Gandus dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan No 812 /MENKES/PER/VII/2010; Peraturan Menteri Kesehatan No 78 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No 65 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No 72 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur definisi Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Gandus atas jasa dari kegiatan pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa. Diatur mengenai ketentuan umum, kegiatan yang dikenakan tarif, komponen perhitungan tarif layanan, kerja sama dengan pihak lain, keringanan biaya dan/atau pembebasan tarif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Walikota No 6 Tahun 2020 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Gandus.
12 hlm, Lampiran : 69 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016
PERWALI Kota Bekasi No. 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 83
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dipandang perlu membentuk Peraturan
Wali Kota Kendari tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Risiko di Kota Kendari;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota
Kendari.
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Pu blik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nornor 272);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor J Tahun 2022 tentang
Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi (Lembaran, Daerah
Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 01).
Berikut teks yang telah dirapikan:
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
BAB IV
PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
BAB V
PELAPORAN
BAB VI
PENDANAAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD Kota Cirebon telah ditetapkan dengan Perwal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Cirebon. Dalam rangka menindaklanjuti Permen PANRB Nomor 25 Tahun 202, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Perwal Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 perlu disesuaikan dan diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan perubahan atas Perwal Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Cirebon
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.104 Tahun 2016; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; Perda No.6 Tahun 2016; Perda No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.5 Tahun 2020; Perda No.5 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), dan menambah 4 ayat yakni ayat (4), (5), (6), dan (7) pada Pasal 8, mengubah ketentuan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (2) dan (3), dan menambah 3 ayat yakni ayat (4), (5), (6) pada Pasal 12, mengubah ketentuan Pasal 13, 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan (3), dan menambah 3 ayat yakni ayat (4), (5), dan (6) pada Pasal 16, mengubah ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 24A di antara Pasal 24 dan 25.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
19 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
