Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 82 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III : NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI BAB IV : MASA RETRIBUSI BAB V : KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI BAB VI : PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI BAB VII : PENAGIHAN RETRIBUSI BAB VIII : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IX : PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB X : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI BAB XI : SANKSI RETRIBUSI BAB XII : INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN BENTUK NASKAH DINAS BAB XIII : PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

29 November 2017

Tanggal Pengundangan

29 November 2017

Tanggal Berlaku

29 November 2017

Sumber

BD.2017/No.82

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 376 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwa Nomor 82 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, BD.2017/No.82
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peru bahan Kedua atas Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retrebusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ten tang Telekomunikasi(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1999 Nomorl54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulwesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 dan Tahun 2000 tentang Penye1enggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981 }; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 dan Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 dan Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Parangkat Telekomunikasi; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembanguanan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 15. Peraturan Bersa.ma Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07 /PRT/M/2009; 19/PER/M.KOMINF0/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersarna Menara Telekomunikasi; 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINF0/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Ol/PER/M.KOMINF0/01/2010 Jaringan Telekomunikasi; ten tang Penyelenggaraan 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 09); 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 03); 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 08}; 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 20 17 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retrebusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kata Palopo Nomor 07); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III : NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI BAB IV : MASA RETRIBUSI BAB V : KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI BAB VI : PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI BAB VII : PENAGIHAN RETRIBUSI BAB VIII : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IX : PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB X : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI BAB XI : SANKSI RETRIBUSI BAB XII : INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN BENTUK NASKAH DINAS BAB XIII : PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017. KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DINYATAKAN MASIH TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN WALIKOTA 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 82 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT