Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan untuk mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan dalam pelaksanaan ketertiban umum ketentraman masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan; b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.11 Tahun 1974 ;3.UU No.8 Tahun 1981
;4.UU No.28 Tahun 2002 ;5.UU No. 22 Tahun 2009 ;6.UU No. 38 Tahun 2004
;7.UU No.32 Tahun 2007 ;8.UU No.26 Tahun 2007 ;9.UU No.18 Tahun 2008
;10.UU No.32 Tahun 2009 ;11.UU No.23 Tahun 2014 ;12.PP No. 31 Tahun 1980
;13.PP No. 27 Tahun 1983 ;14.PP No.6 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.penindakan;3.pelaksanaan razia;4.pengaturan kelancaran arus lalu lintas;5.pembungan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor
;6.pembinaan , pengendalian dan pengawasan;7.peran serta masyarakat
;8.pengenaan sanksi;9.ketentuan peralihan;10.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2020
Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 132
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038).
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 67 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERU BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERU BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 67 Tahun 2018
pengelolaan pinjaman pada badan layanan umum daerah
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD 2018/48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Pinjaman pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan pinjaman pada BLUD RSUD Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Perwali Bogor No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada BLUD RSUD Kota Bogor. Berkenaan dengan adanya penundaan pembayaran dari BPJS Kesehatan dan sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-1958/PB/2018 perihal Penjelasan Dana Talangan dan Anjak Piutang BLUD ke Lembaga Perbankan, maka Perwali tersebut perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Perwali Bogor tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PMK No. 84/PMK.012/2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kota Bogor No. 3 Tahun 2005; Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2013; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Prinsip-Prinsip Pinjaman;
4. Kebijakan Pinjaman;
5. Sumber Pinjaman;
6. Jenis Pinjaman;
7. Besaran dan Persyaratan Pinjaman;
8. Pelaksanaan Pinjaman;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
Perwali Bogor No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidka berlaku.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Kewajiban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Salatiga, perlu adanya kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Kewajiban;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Kewajiban;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan akuntansi nomor 6 tentang akuntansi kewajiban dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 67 Tahun 2015
tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD.205/No.67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 91 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kedaluarsa dan dalam rangka tertib administrasi penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang disebabkan wajib pajak dan wajib retribusi tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, perlu diatur dalam Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Menetapkan Perwali yang mengatur tata cara penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD Tahun 2022 Nomor 67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai perlu mempertimbangkan kelas dan nilai jabatan sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan; b. bahwa berdasarkan hasil analisis, evaluasi jabatan dan validasi telah tersusun kelas dan nilai jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; c. bahwa Kelas dan Nilai Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kelas Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kelas Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil, namun berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas dan Nilai Jabatan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II EVALUASI JABATAN
BAB III PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
BAB IV PERUBAHAN KELAS DAN NILAI JABATAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 67 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu dilakuka penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 43 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 28 Th 2012; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 54 Th 2009; Perka Arnas No 2 Th 2014; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2013; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
108 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
