Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Risiko
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- bahwa agar penilaian resiko di lingkungan Pemerintah Kota Padang dapat dilakukan secara terukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu perlu diatur pengelolaannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Risiko.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-668/K/D4/2012
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
Berdasarkan Bab II Bagian Kesatu Pasal 2, Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas : a. tujuan strategis pemerintahan daerah; b. tujuan strategis organisasi Perangkat Daerah; dan c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
-
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2022
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
urusan wajib bidang keolahragaan di daerah sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu dukungan prasarana
olahraga sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
b. bahwa prasarana olahraga yang telah ditetapkan sebagai
tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam
pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu
diatur pemanfaatannya melalui sistem informasi berbasis
elektronik sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan standar
pelayanan prasarana olahraga di daerah; c. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2
tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga selaku pengguna
barang milik daerah bertanggungjawab atas prasarana
olahraga yang menjadi kewenangannya sehingga perlu
mengatur pemanfaatan prasarana olahraga secara
terukur, terstruktur, berkesinambungan dan
berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan sekaligus untuk
meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan serta
mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan/ atau
kesejahteraan Masyarakat sebagaimana diatur dalam
ketentuan pasal pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan
Prasarana Olahraga, maka perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pemanfaatan Prasarana Olahraga
Dasar Hukum peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 1 7 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 31
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 21
Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 8 Tahun
2018; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019
Peraturan
Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pemanfaatan Prasarana Olahraga meliputi: ketentuan umum; asas dan tujuan; jenis prasarana; sistem informasi pemanfaatan prasarana olahraga; pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
jumlah 15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk memperoleh penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan yang tidak bisa tertagih dan sudah kadaluarsa perlu mengatur ketentuan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kadalursa dalam penagihan pajak yaitu melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. Termasuk juga diatur tata cara penghapusan piutang pajak dengan alasan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluarsa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa Tu berkulosis di Kota Palangka Raya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan W alikota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2019-2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2 Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
20. Peraturan Daerah Kata Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 30 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Palangka Raya.
1. Maksud dan Tujuan;
2. Target dan Strategi;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan TB;
4. Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi; dan
5. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Mengubah sebagian
Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan persiapan untuk pelaksanaan masa tatanan normal baru terdapat kebutuhan akan adanya Pelayanan Test COVID-19 pada Pusat Kesehatan Masyarakat dari masyarakat maupun dunia usaha; b. bahwa Tarif Pelayanan Test COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tarif Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013.
Mengubah ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 61 Tahun 2023
Lingkungan Hidup - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1188
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga, mengembangkan, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup di perkantoran perlu pengaturan pengelolaan penerapan kantor ramah lingkungan (Eco Office) di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam upaya menciptakan lingkungan bersih, indah, nyaman dan sehat yang melibatkan seluruh aktivitas, sehingga perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 11 Th. 2023; UU No. 32 Th. 2009 stdd UU No. 11 Th. 2020; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 22 Th. 2021; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Perda Kota Batam No. 11 Th. 2013; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 4 Th. 2016
PERWALI ini mengatur mengenai indikator pencapaian Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office); pelaksanaan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office); dan pembinaan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan penerapan kantor ramah lingkungan (eco Office) di lingkungan Pemerintah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
15 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara untuk
meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar demi terciptanya
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
Ketentuan Umum,Kreteria Pemberian Tambahan Penghasilan,Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai,Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai,
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
-
-
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Biaya Kampong Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi biaya Kampong Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No 11 Tahun 2006; UU Nomor 8 Tahun 2007; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; PMK No 190/PMK.07/2021; Permendes PDTT No 8 Tahun 2022; Qanun Kota Subulussalam Bo 13 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 10 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Standarisasi Biaya Kampong Tahun Anggaran 2023, BAB III Perjalanan Dinas, BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
6 Hlm , Lampiran : 5 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
