Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 61 Tahun 2020

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemanfaatan Prasarana Olahraga meliputi: ketentuan umum; asas dan tujuan; jenis prasarana; sistem informasi pemanfaatan prasarana olahraga; pembinaan dan Pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 61 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

11 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

11 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

11 Agustus 2020

Sumber

Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 61

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN - PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 264 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL 61 TH 2020 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

sistem informasi

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 61

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA

ABSTRAK:

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan wajib bidang keolahragaan di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dukungan prasarana olahraga sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan; b. bahwa prasarana olahraga yang telah ditetapkan sebagai tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diatur pemanfaatannya melalui sistem informasi berbasis elektronik sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan standar pelayanan prasarana olahraga di daerah; c. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga selaku pengguna barang milik daerah bertanggungjawab atas prasarana olahraga yang menjadi kewenangannya sehingga perlu mengatur pemanfaatan prasarana olahraga secara terukur, terstruktur, berkesinambungan dan berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan sekaligus untuk meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan/ atau kesejahteraan Masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemanfaatan Prasarana Olahraga
Dasar Hukum peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 1 7 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019
Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemanfaatan Prasarana Olahraga meliputi: ketentuan umum; asas dan tujuan; jenis prasarana; sistem informasi pemanfaatan prasarana olahraga; pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
jumlah 15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 61 Tahun 2020

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT