Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Meteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.
A. Thalib Kota Sungai Penuh;
UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perwali Sungai Penuh No 33 Tahun 2021; Perwali Sungai Penuh No 37 Tahun 2021.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh. Diatur tentang Ketentuan Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD, Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Anggaran BLUD serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Tahun 2023 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Tangerang Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa Road Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Perwal No. 17 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10; Pasal 2 diubah; Bab II dihapus; Pasal 3 diubah; Pasal 4 diubah; 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A; Pasal 5 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2023.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Strategi Sanitasi Kota Salatiga Tahun 2023-2028
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian
target akses universal bidang sanitasi yang sistematis,
terencana, terpadu dan terintegrasi dan berkelanjutan di
Kota Salatiga perlu melakukan strategi yang berkelanjutan
dan melibatkan peran serta lintas sektor lainnya; bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan kegiatan pembangunan sanitasi secara lebih terpadu dan terintegrasi dalam satu dokumen strategi yang menjadi
arah kebijakan di Kota Salatiga; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1)huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Kota Salatiga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Strategi Sanitasi Kota
Salatiga Tahun 2023-2028;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Starategi Sanitasi Kota Tahun 2023-2028, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Wilayah Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum
terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan
dan penegasan batas wilayah Kelurahan Pasar Lama
Kecamatan Banjarmasin Tengah; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil
penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh
Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wah Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Pasar Lama
Kecamatan Banjarrnasin Tengah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Batas Wilayah Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin tengah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penetapan Batas Wilayah; Penegasan Batas Wilayah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2023
PEMBERIAN JASA PUBLIKASI SEBAGAI KOMPENSASI PENULISAN BERITA KEPADA MITRA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN JASA PUBLIKASI SEBAGAI KOMPENSASI PENULISAN BERITA KEPADA MITRA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyebarluasan dan penyampaian informasi atas kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam bentuk berita di media massa baik berupa media cetak, media elektronik maupun media daring (online) guna menciptakan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan masyarakat, perlu mengikutsertakan jurnalis dalam mempublikasikan informasi kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo; b. bahwa dengan mengikutsertakan jurnalis dalam mempublikasikan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo, diperlukan pemberian jasa publikasi sebagai bentuk kompensasi penulisan berita kepada jurnalis yang telah menjadi mitra Pemerintah Kota Probolinggo; c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberian Jasa Publikasi Sebagai Kompensasi Penulisan Berita Kepada Mitra Pemerintah Kota Probolinggo dengan Peraturan Wali Kota.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Dalam rangka menyebarluaskan dan/atau menyampaikan informasi atas kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam bentuk berita melalui media cetak, media daring dan media televisi, perlu mengikutsertakan wartawan sebagai mitra Pemerintah Kota Probolinggo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Inovasi Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi daerah; serta bahwa inovasi daerah adalah terobosan yang merupakan gagasan, ide, kreativitas, adaptasi dan/ atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum.`
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2019; UU No 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi No 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 2017; serta Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, prinsip, ruang lingkup, bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah, diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah, pendanaan, informasi inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
14 hlm, Lampiran : 11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan, perlu melakukan penyederhanaan kebijakan keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mencabut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 27bTahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 2 Pasal tentang pencabutan Pencabutan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023
3 Hlm , Lampiran :- Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 24 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Transportasi Darat/Laut/Udara - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1150
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Dinas Perhubungan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 34 Tahun 2022
49 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan
keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel dalam
penyelenggaraan Pemerintah Kota Pasuruan
diperlukan pengendalian kecurangan;
b. bahwa guna melaksanakan pengendalian
kecurangan perlu mengubah Peraturan
Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun
2011
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan; Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 Peraturan
Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2011, Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2013, Nomor 34), disisipkan 2 (dua) ayat yakni
ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan
daerah yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel Walikota melakukan pengendalian
atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah
Kota Pasuruan.
(1a) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk pengendalian kecurangan.
(1b) Ketentuan mengenai pengendalian
kecurangan diatur dalam Peraturan Walikota.
(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman
pada SPIP sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai bagi tercapainya efektifitas dan
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset daerah, dan
ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
mengubah Peraturan
Walikota Nomor 11 Tahun 2011
jumlah 4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 24 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Fasilitas Kepada Mantan Walikota dan Mantan Walikota Beserta Janda/Dudanya
ABSTRAK:
a. bahwa mantan Wali Kota dan mantan wakil Wali Kota sangat besar jasa dan pengabdiannya kepada pemerintah dan masyarakat di Daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penghormatan berupa penghargaan fasilitas; b. bahwa mantan Wali Kota dan mantan wakil Wali Kota mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pemerintahan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Fasilitas kepada Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota berserta Janda/Dudanya.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014.
Pemberian Fasilitas Kepada Mantan Walikota dan Mantan Walikota Beserta Janda/Dudanya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
