Partai Politik dan PemiluBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Pekalongan No. 18A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekalongan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dipedomani dengan Pearturan Walikota; bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghitungan bantuan keuangan yang diberikan secara proporsional yang berdasarkan penghitungan jumlah perolehan suara. Selain itu diatur juga mengenai Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2007; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2017; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 12 Th 2017; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; PP No 2 Th 2018; Permendagri No 38 Th 2018; Perda Kota Serang No 17 Th 2010; Perda Kota Serang No 13 Th 2011; Perda Kota serang No 2 Th 2014; Perda Kota Serang No 4 Th 2018.
Peraturan walikota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Tegal
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH yang terdiri dari :
a. Penasehat : Wali Kota
b. Pembina : Wakil Wali Kota
c. Pengarah : Sekretaris Daerah
d. Ketua : Asisten yang membidangi Pemerintahan
e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
f. Anggota : 1) Personel Bagian Hukum
2) Personel Perangkat Daerah terkait
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarbaru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Urnum Daerah, perlu pengaturan tentang Pedoman Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tentang Pedoman Tata Kelola Pada Badan Layanan Umijm Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Pola Tata Kelola, 3. Dewan Pengawas, 4. Susunan Organisasi BLUD Puskesmas, 5. Pengelompokan Fungsi, 6. Prosedur Kerja, 7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, 8. Remunerasi, 9. Standar Pelayanan Minimal, 10. Tarif Layanan, 11. Pengelolaan Keterangan, 12. Pengelolaan Sumber Daya Lain, 13. Pengelolaan Lingkungan, 14. Pembinaan dan Pengawasan, 15. Evaluasi dan Penilaian Kinerja, 16. Ketentuan Lain-Lain, 17. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
44 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Keija Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 26),
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai;
Bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi tugas, fungsi dan tata kerja pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Binjai, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai, perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam teks diatas;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam teks diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.9 Drt Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.10 Tahun 1986; PP No.18 Tahun 2016; PERDA KOTA BINJAI No.4 Tahun 2016; PERWAL BINJAI No.25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PERWAL BINJAI No.35 Tahun 2018 dan PERWAL BINJAI No.26 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 38 Tahun 2018
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Perwali Nomor 52 Tahun 2006 tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada lampiran c pembagian
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang menyebutkan bahwa urusan
kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah domestik berada di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian susunan organisasi Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutaan Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5954);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan perundangan
yang berlaku khususnya tentang Perjalanan Dinas
sebagaimana diatur dalarn Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 113/PMK. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai
Tidak Te1:Pp serta dalarn rangka menyesuaikan
perkembangan kondisi saat ini maka perlu dilakukan
penyempumaan terhadap Peraturan Walikota Semarang
Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Walikota/
W akil W alikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang , Pegawai Negeri Sipil , Calon
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil ; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan
Walikota Semarang tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015
tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang , Pegawai Negeri Sipil , Calon Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri
Sipil;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nornor 5 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 Ayat 7 mengenai komponen perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 diubah.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD NOMOR 38/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RICIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Perwali Madiun Nomor 46 Tahun 2016
beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1; diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1; diantara huruf h dan huruf i ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1; diantara huruf j dan huruf k ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1; ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah; ketentuan Pasal 10 diubah; diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1; diantara huruf v dan huruf w ayat (1) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf v1;
STRUKTUR ORGANISASI
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 38 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 625
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
pada program Dana Bergulir Pemerintah Kota Batam, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2017.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
5 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2018
KLASIFIKASI JALAN DAN GARIS SEMPADAN PAGAR/GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN KLASIFIKASI WILAYAH DALAM KOTA BENGKULU
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Klasifikasi Jalan dan Garis Sempadan Pagar/Garis Sempadan Bangunan dan Klasifikasi Wilayah Dalam Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Seiring pesatnya perkembangan pembangunan dan keadaan jalan di Kota Bengkulu menyebabkan kurangnya kesesuaian antara data klasifikasi jalan dan Garis Sempadan Pagar/Garis Sempadan Bangunan, dengan keadaan yang dikehendaki sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Penetapan Klasifikasi Jalan dan Garis Sempadan Pagar/Garis Sempadan Bangunan untuk masing-masing Jalan dan Klasifikasi Wilayah Dalam Kota Bengkulu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut.
UU No. 6 Drt. Tahun 1956
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 38 Tahun 2004
UU No. 26 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 20 Tahun 1968
PP No. 34 Tahun 2006
Permen Perum No. 03/PRT/M/2012
Permen Perum No. 20/PRT/M/2010
Perda Kota Bengkulu No. 11 Tahun 2012
Perda Kota Bengkulu No. 14 Tahun 2012
Perda Kota Bengkulu No. 10 Tahun 2016
Perda Kota Bengkulu No. 43 Tahun 2016
Menetapkan Klasifikasi Jalan dan Garis Sempadan Pagar/Garis Sempadan Bangunan dan Klasifikasi Wilayah Dalam Kota Bengkulu. Klasifikasi Wilayah Dalam Kota Bengkulu
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013
33 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
