PERWALI Kota Bekasi No. 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja
pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional pasca penyederhanaan birokrasi diperlukan penyesuaian sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 33 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PANRB No. 19 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PANRB No. 17 Tahun 2021; Permen PANRB No. 6 Tahun 2022; Permen PANRB No. 7 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021; Perwali Kota Bekasi No. 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Mekanisme Kerja; Proses Bisnis; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 116 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 128 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 dicabut.
15 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 37 Tahun 2023
RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. PALEMMAI TANDI
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 37, BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 37
Peraturan Walikota (Perwali) tentang RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota ten tang Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Palemmai Tandi.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : RBA
BAB III : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
41
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
PERWALI Kota Yogyakarta No. 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERWALI Kota Yogyakarta No. 133 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
PERWALI Kota Yogyakarta No. 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
Materi pokok : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian Dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 95); b. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 96); c. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 97); d. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 98); e. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 99); f. Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 100); g. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 101); h. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 102); i. Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 103); j. Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104); k. Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 105); l. Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 106); m. Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 107); n. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 108); o. Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 109); p. Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 110); q. Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100); r. Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 133); dan s. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 101).
Jumlah Halaman : 37 HLM; Lampiran : 301 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 36 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota
Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota
Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 43)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
dinas pertanian pangan dan perikanan - uraian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 470
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah yang
proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat
meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu
dilakukan penataan Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata
Kerja dan Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungpinang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24a
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Tanjungpinang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
menyebutkan bahwa Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja
dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.5 Tahun 2001; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2021; Permenpanrb No.17 Tahun 2021; Permenpanrb No.25 Tahun 2021; Perda No.11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.6 Tahun 2020
Dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja
dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota
Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota
Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 43)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 No 36; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4307
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada unit kerja pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada unit kerja pelayanan kesehatan, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 44 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 12 Tahun 2017 ;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021;
Perwali Surabaya No 41 Tahun 2009.
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin kesesuaian kebijakan akuntansi terhadap standar dalam melakukan pencatatan, pengakuan, penyajian, dan pelaporan keuangan daerah, sehingga dapat mewujudkan
pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan akuntansi, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka Peraturan Walikota
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72
Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 72 Tahun 2021
Perubahan tentang Keputusan Walikota,Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
-
143 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 36 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD Tahun 2023 Nomor 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan birokrasi; ahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata akan tetapi dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014; ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016; sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Perda No.7 Tahun 2020; Perwali No. 37 Tahun 2021.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Kerja Pemda adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan Pemkot Bekasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan disusun sebagai upaya memberikan kepastian kebijakan daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan Dan Rencana Kerja Pemda sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara serta Rancangan APBD maka perlu menetapkan Perwali tentang Rencana Kerja Pemda Kota Bekasi Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Mendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2023; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2022; Perwali Bekasi No. 01.A Tahun 2021; Perwali Bekasi No. 09 Tahun 2023.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sistematika Penyusunan, Tujuan Dan Fungsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2023
pedoman - pengelolaan - dan - implementasi - sistem - informasi - pendaftaran - cagar - budaya
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD Kota Cirebon Tahun 2023 No 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Cagar Budaya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diamanatkan agar Pemda Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya Dan dalam hal pengelolaan Cagar Budaya di Kota Cirebon, serta untuk menjaring keterlibatan masyarakat seluas-luasnya dalam proses pendaftaran Cagar Budaya, perlu memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis daring (online) maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Cagar Budaya di Kota Cirebon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP RI No. 1 Tahun 2022; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perwali Kota Cirebon No. 99 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran Cagar Budaya Dan/Atau Objek Diduga Cagar Budaya, Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Cagar Budaya Dan/Atau Objek Diduga Cagar Budaya, Hak Dan Kewajiban Pendaftar, Hak Dan Kewajiban Pemilik Cagar Budaya, Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
16 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 36 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1162
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Kecamatan Dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 45 ayat {3) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 std terakhir dengan Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 77 Th. 2021 stdd Perwali Batam No. 77 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai uraian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada kecamatan dan kelurahan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2022
43 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat