Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Kota Pariaman Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Kota Pariaman Tahun 2024;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
- ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerinta Daerah.
- ASB dimaksud untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah pada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan APBD terutama mengenai kegiatan.
- ASB digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan APBD bagi PD, sehingga yang disusun memiliki relevansi antara alokasi anggaran suatu kegiatan/program yang direncanakan serta diperoleh pembiayaan kegiatan secara wajar, kepatutan dan efisiensi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
-
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 38 Tahun 2023
82 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daeraha Dalam Pelaksanaan Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022.
Peraturan memuat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daeraha Dalam Pelaksanaan Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ruang LIngkup;
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Tugas dan Wewenang Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Uang Persediaan KKPD;
Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan KKPD;
Biaya Penggunaan KKPD;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
25 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dengan adanya dinamika penyelenggaraan pelayanan publik, perkembangan teknologi, dan untuk mendapatkan kualitas penyelenggaraan serta pemeringkat kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan, perlu adanya penyesuaian pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyeleggara Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan penilaian dari Pemerintah Pusat dan/atau Instansi Lainnya sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013; Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Samarinda No. 8 Tahun 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
88 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 38/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan
pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Madiun tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Madiun tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK 03/2019; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Madiun;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
jumlah 49 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2023
Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Masyarakat
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan visi Pendidikan di Kota Cilegon perlu melakukan transformasi Satuan Pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan mutu maupun relevansi Pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka berbasis pada visi pembangunan Pendidikan di Kota Cilegon; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor:371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat;
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 3 Tahun 2017; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan No. 66 Tahun 2016; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 3 Tahun 2023; Keputusan Kemendikbudristek No. 56/M/2022; Perda No. 7 Tahun 2011.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; : Bab I Ketentuan Umum Bab II Cakupan, Pelaksana Dan Sasaran Program Merdeka Belajar Bab III Tugas dan Tanggung Jawab Bab IV Pemanfaatan Platform Teknologi dan Pembelajaran Paradigma Baru Bab V Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri dan Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data Bab VI Capaian Keberhasilan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Pemantauan dan Evaluasi Bab IX Penjaminan Mutu Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 38 Tahun 2023
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD Tahun 2023 Nomor 315
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2024; bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan rencana kerja perangkat daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan PeraturanWali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2022; Pergub No. 3 Tahun 2022; Pergub No. 10 Tahun 2023; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 8 Tahun 2020; Perwali No. 36 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; : Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bab III Pengendalian Dan Evaluasi Bab IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023
PENETAPAN SUMBER MATA AIR DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO SEBAGAI KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP AIR TANAH
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN SUMBER MATA AIR DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO SEBAGAI KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP AIR TANAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa sumber mata air merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan, dimana perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungannya; b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas air serta ketersediaan air yang cenderung menurun akibat meningkatnya kerusakan lingkungan daerah mata air, pengalihan fungsi lahan di sekitar daerah sumber mata air, maka perlunya kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan daerah mata air yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, menyebutkan kawasan sempadan mata air dengan kriteria paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air seluas kurang lebih 7 (tujuh) Ha merupakan kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Sumber Mata Air Di Wilayah Kota Probolinggo Sebagai Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8/E); 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7); 3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembahan Daerah Kota Probolinggo Nomor 46).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Daftar sumber mata air, Sumber mata air sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, Dalam melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi lainnya, Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2023.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Ke!ompok Pakar Atau Tim
Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Tenaga Ahli.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perkembangan pembangunan di
Kota Surakarta dan inovasi layanan pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Transportasi perlu ditetapkan tarif layanan sebagai
sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa; bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 2.1 Tahun 2023
tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi
Dinas Perhubungan Kota Surakarta belum sesuai
dengan perkembangan pembangunan dan ketentuan
perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif
Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Transportasi Dinas
Perhubungan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis dan Tarif Layanan, Penetapan dan Kebijakan Tarif Layanan, Tanda Bukti Pembayaran dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2.1 Tahun 2023 dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
