SISTEM AKUNTASI DAN PROSEDUR PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Akuntasi dan Prosedur Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penyusunan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam pelaksanaannya terdapat pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, perlu disusun sistem akuntansi dan prosedur pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009
Ruang lingkup sistem akuntansi dan prosedur pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui
rekening kas umum daerah, meliputi:
a. sistem akuntansi dan prosedur pelaporan penerimaan
dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD;dan
b. pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
dana BOS.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
53
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan honorarium yang layak.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM (HOSFITAL BY LAW
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM (HOSFITAL BY LAW
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Batam Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (Hosfital By Law
Pasal 18 Ayat (6) UUD Ri Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 ; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2005; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Kepmenkes Nomor 722/MENKES/SK/VI/201
Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (Hosfital By Law) Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 355) diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 11 Tahun 2019
PERWALI Kota Solok No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD Kota Solok Tahun 2019 No. 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwako. No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Cimahi
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang berintegritas, professional dan akuntabel, diperlukan Kode Etik dan Kode Perilaku dalam menjalankan tugas; perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Cimahi
UU No 9 Tahun 2001, UU No 23 Tahun 2014, PP No 42 Tahun 2004
mengatur tentang kode etik aparatur sipil negara; terdiri dari 23 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
tentang kode etik aparatur sipil negara
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan atas Kondisi Kerja Bagi Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, Sopir GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Camat dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, TP-PKK, GOW, Dharmawanita Kota Pariaman diperlukan staf yang memiliki loyalitas dan mampu menghadapi kondisi kerja yang beresiko dan melampaui kondisi kerja normal serta dapat menjaga kerahasiaan negara, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Atas kondisi kerja Bagi Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, Sopir GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2019;
UU No 12 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 80 Tahun 2010; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kota Pariaman No 7 Tahun 2016; Perda Kota Pariaman No 11 Tahun 2018; Perwako Pariaman No 52 Tahun 2018; Perwako Pariaman No 53 Tahun 2018;
Peraturan Walikota Pariaman berisi 5 Bab dan 9 Pasal yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Penetapan Tambahan Penghasilan atas Kondisi Kerja; Bab III tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan; Bab IV Mekanisme Pembayaran; Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Atas kondisi kerja Bagi Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, Sopir GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2019
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, serta ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Walikota dan Wakil Walikota, tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan hari raya, gaji ketiga belas kepada pimpinan dan anggota DPRD, tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada PNS, ketentuan khusus, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No.33 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk dapat mengakomodir kebutuhan perangkat daerah yang berimplikasi pada tercapainya program dan kegiatan yang telah direncanakan serta untuk mendukung kebijakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 109 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kota Gorontalo No. 18 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2018; Keputusan Pimpinan DPRD Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Gorontalo No. 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 No. 33) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
