Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 No. 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Kubuang Tigo Baleh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Perda Kota Solok No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Solok No. 1 tahun 2016
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 8 tahun 1970, Perda Kota Solok No. 3 Tahun 2012
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kewenangan
3. Kriteria Penerima Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
4. Tata Cara Permohonan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
5. Pengurangan Retribusi
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
Perda Kota Solok No. 3 Tahun 2012
7 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD Kota Mojokerto Tahun 2019 No 7/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Kota Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan perlu ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Kota Mojokerto dan Masyarakat dengan pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) dalam memenuhi kebutuhan pangan;
b. bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program untuk pembangunan dan penyempurnaan system perlindungan sosial khususnya subsidi bantuan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah;
c. bahwa Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pihak pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi target;
d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c serta guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Kota Mojokerto Tahun 2019, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 82 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019;
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Kota Mojokerto;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019.
31 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 17 Tahun 2019
PERWALI Kota Depok No. 65 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
Mengubah
PERWALI Kota Depok No. 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Izin Belajar Dan Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
PERWALI Kota Depok No. 28 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018, ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018. Serta dalam rangka meningkatkan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak yang memungkinkan adanya perubahan NJOP Bumi dan/atau NJOP Bangunan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.07/2018; Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 533/PJ./2000; Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2018; Peraturan Walikota Palembang No. 74 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan dalam menetapkan NJOP PBB Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan.
ABSTRAK:
Bahwa beberapa peraturan wali kota cilegon tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan kota cilegon, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pelaksanaan kegiatan teknis oprasional urusan pemerintahan di bidang kesehatan sehingga perlu diganti.
UU No 15 Th 1999; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota No 64 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Struktur Organisasi; 5. Tugas Dan Fungsi; 6. Tugas Dan Fungsi; 7. Tugas Dan Fungsi; 8. Tugas Dan Fungsi; 9. Tata Kerja; 10. Kepegawaian; 11. Keuangan; 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
46 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang operasional pengelolaan Rumah Potong Hewan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuam Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan denga surat nomor 061/0816/VII/2019 Tanggal 28 Maret 2019 Hal Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian RI No. 13/Permentan/Ot.140/1/2010; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016; Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 58 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur ketentuan terkait Unit Pelaksana Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian meliputi pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,serta tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 17 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya sasaran pengelolaan
operasional cadangan pangan yang tepat dan untuk
lebih jelas/rincinya mengenai mekanisme pengadaan
dan pendistribusian cadangan pangan, perlu
dilakukan perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan
Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima;
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana
tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota
Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan
Pemerintah Kota Bima, dipandang perlu untuk
diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional
Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007
Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 41 TAHUN 2018
TENT ANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN
OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA
BIMA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENATAAN REKLAME
ABSTRAK:
Dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan reklame yang sesuai dengan rencana kota.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 13 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2015; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2015; Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016.
Penataan reklame, titik lokasi pada lokasi persil; Penyelenggaraan reklame di lokasi pemerintah daerah dan pada kendaraan; Jenis reklame; Materi reklame; Pembongkaran reklame.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
