Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang sebagai pelaksanaan Pasal 8 Perda No.6 Tahun 2019 tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
UU No.53 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014
Pencabutan Peraturan Walikota mengenai penjabaran APBD Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD TAHUN 2019 NOMOR 44/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
KETENTUAN UMUM; TATA CARA PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN; TATA CARA PENYAMPAIAN SSPD BPHTB; TATA CARA PENELITIAN SSPD BPHTB; PEMBAYARAN; PEMERIKSAAN BPHTB; TATA CARA PENAGIHAN; KADALUWARSA PENAGIHAN; TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSN SANKSI ADMINISTRATIF BPHTB; TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING; TATA CARA PELAPORAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
46 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
34 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam hal kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), sangat mempengaruhi terhadap meningkatnya biaya operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu mengadakan penyesuian tarif air minum.
Dasar hukum Peraturan Walikota Kota Gorontalo UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1962; UU No.38 Tahun 200; UU no.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.17 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2017; PP no.12 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2016; Permendagri No.71 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.2 Tahun 2007; Permendagri No.23 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Dasar Kebijakan Penetapan Tarif, Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan, Perhitungan dan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar, Pendapatan dan Tarif, Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif, serta Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Melalui Gerakan Senam Peregangan Dinamis Saat Jam Kerja (Dynamic Office Stretching At Work) Untuk Kebugaran Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018
tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik Tahun 2018 Kota Samarinda ditetapkan sebagai Kota
salah satu lokasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
c. bahwa agar dalam melaksanakan pelayanan publik dapat
terlaksana secara efektif dan efisien perlu diatur
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMEN PAN & RB No. 23 Tahun 2017; PERMEN PAN & RB No. 11 Tahun 2018; PERDA No. 3 Tahun 2016.
Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat
berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi
pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan
pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Pembentukan MPP untuk meningkatkankualitas pelayanann
publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan
mudah. DPMPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP. MPP meliputi seluruh pelayanan perijinan dan non perizinan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah/swasta yang berbadan hukum lainnya yang sematamata untuk kegiatan pelayanan publik. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri dari masing-masing
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/BUMN/BUMD dan swasta berbentuk
Hukum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
6 hlm. 1 lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 342 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
UU Ri No 23 Th 2000; UU No 15 Th 2004; UU NO 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 32 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; PP No 2 Th 2018; Pp No 12 Th 2019; Pp No 2 Th 2015; Perpres No 59 Th 2017; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 98 Th 2018; Permendagri No 100 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; Perda Prov Banten No 1 Th 2010; Perda Prov Banten No 2 Th 2011 yg telah diubah Perda Prov Banten No 5 Th 2017; Perda Prov Banten No 7 Th 2017; Pergub Banten No 21 Th 2018; Perda Kotser No 2 Th 2009; Perda Kotser No 6 Th 2011; Perda Kotser No 7 Th 2016; Perda Kotser No 3 Th 2019; Perda Kotser No 4 Th 2018; Perwal Kotser No 19 Th 2018.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH; BAB III RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019; BAB IV PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kota Tangerang Selatan dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
Psl 8 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; Permenkes No 10 Th 2014; Permenkeu No 95/PMK.05/2016; Permendagri N0 79 Th 2018; Perda Kota Tngerang Selatan No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Dewan Pengawas; 3. Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas; 4. Sekretaris Dewan Pengawas; 5. Masa jabatan Dewan Pengawas; 6. Honorarium; 7. Pemberhentian dan Pergantian Dewan Pengawas; 8. laporan dan Evaluasi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:
untuk memberikan standar dalam merencanakan, menyusun, membahas, mengharmonisasikan, memfasilitasi, konsultasi, mengevaluasi, penyebarluasan dan autentifikasi Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Ketetapan Walikota serta Ketetapan Pejabat Daerah yang diberikan kewenangan atasnya, harus memperhatikan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Produk Hukum Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
