Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 98 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa arsip sebagai bukti rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu dijaga dan diselamatkan dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan arsip dan penyelamatan memori kolektif bangsa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawabannya di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu pengaturan pengelolaan Arsip Terjaga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Sumber Arsip Dan Jenis Arsip Terjaga
Bab IV Pengelolaan Arsip Terjaga
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Tahun 2023 Nomor 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Diniyah Takmiliyah
ABSTRAK:
bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata dan efesien yang mampu mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mandiri, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan non formal yang menggali nilai-nilai keagamaan sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah, bahwa pendidikan keagamaan Islam sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina, dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembinaan Bab III Peran Serta Masyarakat Bab IV Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022
tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4), perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Prosentase Pemberian Pengurangan Pokok Retribusi PBG, Pembebasan Retribusi PBG, Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Prosentase Pemberian Pengurangan Denda Retribusi PBG, Pembebasan Denda Retribusi PBG, Pelaksanaan Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi PBG dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Wali Kata Batam Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 226)
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1181
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 serta guna optimalisasi dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 53 Th. 1999; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014; Perpu No. 2 Th. 2022; Permendagri No. 52 Th. 2011; Permenpan RB No. 35 Th. 2012; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai prinsip standar operasional prosedur; tujuan, sasaran, dan manfaat; jenis, format, dan dokumen standar operasional prosedur; tahapan standar operasional prosedur; pengawasan pelaksanaan; pengkajian ulang dan penyempurnaan; serta pelaporan hasil pelaksanaan SOP di lingkungan Pemerintah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kata Batam Nomor 31 Tahun 2012
39 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Kota Cirebon Tahun 2023 No 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Subulussalam
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan stunting di kota subulussalam yang partisifatif, sinergitas maka di perlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Subulussalam.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 8 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 17 Tahun 2023; PP Nomor 33 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 86 Tahun 2019; PP Nomor 72 Tahun 2019; Permenkes Nomor 26 Tahun 2013; Permenkes Nomor 23 Tahun 2014; Permenkes Nomor 25 Tahun 2014; Permenkes Nomor 41 Tahun 2014; Permenkes Nomor 51 Tahun 2016; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Permenkes Nomor 14 Tahun 2019; Permenkes Nomor 28 Tahun 2019; Permenkes Nomor 2 Tahun 2020; Permenkes Nomor 21 Tahun 2021; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019; Pergub Aceh Nomor 36 Tahun 2020; Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016; Perwali Subulussalam Nomor 75 Tahun 2016; Perwali Subulussalam Nomor 29 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 41 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Pilar dan Strategi, BAB IV Sasaran dan Kegiatan, BAB V Pengorganisasian, Pengoordinasian Percepatan Penurunan Stunting, BAB VI Peran dan Tanggungjawab Kecamatan dan Kampong, BAB VII Perencanaan Penurunan Stunting, BAB VIII Pelaksanaan Penurunan Stunting, BAB IX Pemantauan dan Evaluasi Penurunan Stunting, BAB X Penghargaan, BAB XI Pencatatan dan Pelaporan, BAB XII Peran Serta Masyarakat dan Swasta, BAB XIII Pembiayaan, BAB XIV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
21 Hlm , Lampiran : 3Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.M.R.T Wongsonegoro Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
dalam pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota
Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan
Umum daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (4) Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 diubah.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK
ABSTRAK:
a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa terjadi bencana non alam berupa penyebaran corona virus disease 2019, telah menyebabkan pendapatan sebagian besar wajib pajak menurun, sehingga berdampak
menurunnya kemampuan membayar pajak daerah,sehingga pemerintah daerah kembali memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak;
c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor
4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021
Keputusan Walikota tentang Perubahan,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 4)
-
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
