Peraturan Walikota (PERWALI) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Pasal 8 ayat (9)
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah yang menyatakan bahwa kepala unit
pelaksana teknis yang berbentuk pusat
kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat
fungsional tenaga kesehatan yang diberikan
tugas tambahan, maka Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi perlu
diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Ketentuan ini mengatur tentang Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Terdiri atas 8 Bab dan 14 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2016
tentang Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada
Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2016 Nomor 58) dicabut.
16 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2019
PERWALI Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik dan Non Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
PERWALI Kota Sukabumi No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik Dn Non Akademik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Ddalam rangka mendukung misi 1 Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi masa
jabatan 2018-2023, kepada masyarakat Kota
Sukabumi yang berprestasi baik dalam
bidang akademik maupun non akademik,
serta untuk memberikan motivasi dan
dorongan kepada peserta didik, pendidik, dan
tenaga kependidikan dalam meraih prestasi
di pandang perlu diberikan penghargaan,
diharapkan dapat meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di Kota Sukabumi
yang berdaya saing dan mampu dalam
menghadapi tantangan regional dan global, dan untuk tertib administrasi dan
kepastian hukum dalam pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan Pedoman Pemberian
Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik
dan Non Akademik di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8
Tahun 2018.
Ketentuan ini mengatur tentang Pedoman Pemberian
Penghargaan Pendidikan Bidang Akademik
dan Non Akademik di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Terdiri dari 6 Bab dan 8 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
9 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural dan jabatan pelaksana serta penambahan
nomenklatur jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian. Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan
diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2011; Permendagri Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan. Penyusunan informasi jabatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah. Informasi jabatan dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
6 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dan penambahan nomenklatur jabatan
fungsional pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian. Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas
Perhubungan Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2011; Permendagri Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan. Penyusunan informasi jabatan Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah. Informasi jabatan dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
6 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SARANA BANTU PENEMUAN KEMBALI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin ketersediaan
arsip statis untuk berbagai kepentingan
kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan,
pengembangan ilmu pengetahuan serta
penyebaran informasi arsip statis serta
menindaklanjuti Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2011, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali
Kota Sukabumi tentang Pedoman Penyusunan
Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Ketentuan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan
Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi. Terdiri atas 5 Bab dan 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
41 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pencapaian target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin agar fokus pada
pencapaian sasaran dipandang perlu mengatur dan menetapkan kebijakan daerah mengenai Percepatan Pencapaian Target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin agar pencapaian target terse but lebih efisien dan efektif. Pemerintah Kota Banjarmasin dituntut untuk
melaksanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Pemerintah Kota Banjarmasin yang Berbudaya Kinerja, Berkinerja Tinggi, dan
Sangat Akuntabel. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota
Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; PermenPAN RB Nomor 09 Tahun 2007; PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam rangka Percepatan Pencapaian Target SAKIP, Barenlitbangda wajib menerapkan serta memantau anggaran Pemerintah Daerah harus berbasis Kinerja, dan wajib menagih serta mensyaratkan seluruh SKPD untuk
mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu termasuk
janji kinerja atau hasil yang belum terwujud sebelum mengajukan anggaran, serta wajib memastikan seluruh SKPD untuk dapat merumuskan
Kinerja Utamanya (indikator dan target) dengan penganggarannya.
Barenlitbangda secara berkala melakukan evaluasi Program untuk
memastikan tersedianya jawaban yang terukur atas keberhasilan program
program prioritas atau unggulan di Pemerintahan Daerah dan berkewajiban
menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Barenlitbangda wajib menginventarisir keberhasilan maupun kurang berhasilnya suatu program secara nyata dan terukur, dan menginventarisir perubahan kondisi yang terjadi
atau perubahan yang terjadi pada suatu target group atau kelompok
tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab
perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan diakhir
periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi wajib memastikan
ketersediaan Perjanjian Kinerja yang menyajikan serta berkomitmen pada
Kinerja atau Hasil (bukan kerja).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
13 halaman; Lampiran 3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
