Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa akuntabilitas dan transparansi harta kekayaan
penyelenggara negara merupakan bagian penting
dalam upaya mencegah korupsi serta mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
transparan di Kabupaten Kulon Progo;
b. bahwa kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan
penyelenggara negara di Kabupaten Kulon Progo telah
diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan
Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah
Daerah Melalui Monitoring Center for Prevention
Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu
diubah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022.
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 8), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah
dan Bagian Hasil Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa, Penetapan Rincian ADD, BHPD dan BHRD, Tahapan dan Mekanisme Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD, Prioritas Penggunaan ADD, BHPD dan BHRD, Pelaporan ADD, BHPD, dan BHRD dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 82 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
PERBUP - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEKALONGAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, LD.2023/No.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterhitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur
Jahatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Analisis
Jahatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas
Kesehatan Kahupaten Pekalongan, perlu ditinjau
kemhali dan diuhah untuk kedua kalinya; bahwa herdasarkan pertimhangan sehagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peruhahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Analisis Jahatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas
Kesehatan Kahu paten Pekalongan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023
Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c
dan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan Pajak Reklame, Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2010 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan keseragaman satuan harga
barang dan jasa di daerah dan untuk mewujudkan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu
adanya standardisasi harga barang dan jasa;
b. bahwa adanya perubahan harga barang dan jasa untuk
pelaksanaan program kegiatan di Pemerintah Kabupaten
Bantul, perlu dilakukan perubahan standardisasi harga
barang dan jasa;
c. bahwa untuk mengakomodir perubahan standar harga
barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai kegiatan yang dibiayai dari Danais DIY
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 82 Tahun 2023
PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM - ANALISA HARGA SATUAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2023/No. 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan
bidang pekerjaan umum, perlu adanya Standarisasi
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
di Kabupaten Kebumen Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan dilakukan melalui Analisa Harga Satuan
Pekerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nalisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
33 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kesesuaian terhadap
peraturan perundang-undangan pada pengelolaan Barang Milik
Daerah di Kabupaten Wonogiri, perlu dibangun Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah;
bahwa sesuai ketentuan pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri
47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah maka Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun
2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan BAB III pasal 4 diubah, Ketentuan pasal 5 diubah, Ketentuan pasal 6 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
Peraturan Bupati Wonogiri nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri diubah.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 82 Tahun 2023
SISTEM - KLASIFIKASI - KEMANAN - DAN - AKSES - ARSIP - DINAMIS - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAHAN - KABUPATEN - CIANJUR
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 82, BD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 358
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) UU No. 43 Tahun 2009, Jo. Pasal 1 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011, Jo.Pasl 12 ayat(1) dan ayat(4) Perda Kab. Cianjur No. 11 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Kabupaten Cianjur.
UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; Per ANRI No. 17 Tahun 2011; Per ANRI No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. Cianjur No. 11 Tahun 2015; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cianjur No. 5 Tahun 2022; Perbup Cianjur No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab. Cianjur No. 126 Tahun 2022; Perbup Kab. Cianjur No. 110 Tahun 2021.
Peraturan Ini Menatur Tentang Sistem Klasifikasi Kemanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistem klasifikasi dan keamanan dan keamanan arsip dinamis, pengamanan arsip dinamis, sumber daya manusia, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cianjur No. 5 Tahun 2022; Perbup Cianjur No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab. Cianjur No. 126 Tahun 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kab Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;PENETAPAN PPTK;KEDUDUKAN DAN KRITERIA;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
