Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 118.592 peraturan dalam 0,097 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup No 04 Tahun 2024.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Indonesia 25, Tambahan Lembaran Negara Republik omor 4614); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sandar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 39); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 40);
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 16)
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Rembang No. 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang

Download file:

Perbup Kab Rembang Tahun 2024 No 4_ocr.pdf

Kode Etik

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi kewajiban, larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik dan prosedur kerja penegakan Kode Etik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang dicabut.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024

Download file:

PERBUP 4 TAHUN 2024.pdf

standar harga satuan

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya menyejahterakan masyarakat Daerah sebagai perwujudan nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah; bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya Standar Harga Satuan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang disusun dengan mempertimbangkan nilai kepatutan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan karena terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3) Pasal 3, perubahan Ketentuan Huruf A, Tabel 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, dan 1.11. serta Huruf B, Tabel 2.3, 2.8, dan 2.9 dalam Lampiran dan penambahan Tabel 1.26 pada Huruf A, serta pada huruf B ditambahkan Tabel 2.15.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022 diubah.
39 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Sistem Kerja

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Brebes No. 96 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
PERBUP Kab. Brebes No. 95 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PERBUP Kab. Brebes No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 96 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 90 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 54 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 116 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 113 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 112 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 110 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Download file:

Perbup Kab Brebes Tahun 2024 No 4_ocr.pdf

Sistem Kerja

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja

ABSTRAK:

bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja, setiap instansi Pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Kerja yang meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 105 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 110 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 114 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 118 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 54 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2022, Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2022, Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2022 dicabut.
40 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Boyolali No. 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024.pdf

organisasi tugas dan fungsi

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 121 Tahun 2021 dicabut.
31 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup_4_2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 Nomor 1139

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 terhadap beberapa belanja yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023, maka dilakukan penyesuaian anggaran untuk penyelesaian kewajiban dimaksud sehingga perlu dianggarkan dan direalisasikan mendahului Perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf (f) angka 1) huruf (a) nomor urut (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 antara lain disebutkan bahwa pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan c. bahwa bet Kepala Badan Kabag Hukum bahwa berdasarkan ketentuan huruf (f) angka 1) huruf d) nomor (3) 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD. d.. bahwa berdasarkan hasil review Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 700/R.89/LHR-U/Rekap/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Laporan Hasil Reviu Utang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 merupakan kewajiban/utang Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang harus dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351) 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang Pinjaman Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 31. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 39); 32. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 40); 33. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 Nomor 121). 34. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 Nomor 1123).; 35. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 030/ /BPKK/2024 Tentang Penetapan Pembayaran Utang Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024.
Peraturan ini berisikan 2 pasal yang terdiri dari Pasal 1 dan Pasal 2

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024
29

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

TATA CARA PENGALOI(ASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Peraturan_Bupati_Nomor_4_Tahun_2024.pdf

dana-desa

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOI(ASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk meraksanakan ketentuan pasal 96 ayat (7) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peiaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan I(edua atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Angaran 2024
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten_Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun l956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang_Undang; 4. Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun 2O23 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156); 13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 7); 14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor l3 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 151) 15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 50); 16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2e23 tenlang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 31)
Peraturan ini berisikan 8 BAB dan 14 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Ruang Lingkup, BAB IV tentang Sumber dan Pengalokasian ADG, BAB V tentang Penggunaan ADG, BAB VI tentang Penyaluran Dana, BAB VII tentang Sanksi, BAB VIII tentang Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
42

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pemeliharaan Status Bebas Malaria Di Daerah

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 67 Tahun 2013 tentang Eliminasi Malaria di Daerah

Download file:

Perbup Kulon Progo No 4 Tahun 2024.pdf

kesehatan

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2024/NO. 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan Status Bebas Malaria Di Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa penyakit Malaria menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi dan perlu upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan sebagai perwujudan hak atas kesehatan yang layak; b. bahwa Kulon Progo telah mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria sehingga diperlukan upaya pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mempertahankan status bebas Malaria; c. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan kasus Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah diperlukan pedoman pemelihaan Eliminasi Malaria; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Status Bebas Malaria di Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950);
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pengendalian Faktor Risiko, Surveilans, Tim Pemeliharaan Status Bebas Malaria, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, RAD Pemeliharaan Status Bebas Malaria, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Peraturan Yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2013 tentang Eliminasi di Daerah
Jumlah Halaman: 10 HLM, Lampiran: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

peraturan-bupati-tanah-la...sipil_1718160143.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, LD/2024/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional serta menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggaran pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat terkait dalam memahami dan melaksanakan proses penjatuhan hukuman disiplin perlu pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka pembinaan dan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; KEWAJIBAN DAN LARANGAN; HUKUMAN DISIPLIN; PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM; PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN; MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS; BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK KEPEGAWAIAN; PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
57 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan

Abstrak

Struktur Organisasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan

Download file:

peraturan-bupati-kabkunin...mor-4-tahun-2024.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT