Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2024
PERBUP Kab. Tanah Datar No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar
standar harga satuan dan analisis standar belanja pemerintah daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan. ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
Standar Harga Satuan meliputi:
a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
e. satuan biaya pemeliharaan; dan
f. satuan biaya jasa kantor.
Standar Harga Satuan digunakan dalam:
a. perencanaan; dan
b. pelaksanaan APBD.
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB Pemerintah Daerah.
(2) ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
ASB digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
ASB merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2023
88
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 sebagimana diubah beberapkali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021;
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas
pada Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Kaimana,
antara lain:
a. UPTD Puskesmas Kaimana;
b. UPTD Puskesmas Kambala;
c. UPTD Puskesmas Bofuwer;
d. UPTD Puskesmas Tanusan;
e. UPTD Puskesmas Lobo;
f. UPTD Puskesmas Tairi;
g. UPTD Puskesmas Waho;
h. UPTD Puskesmas Tugarni;
i. UPTD Puskesmas Kiruru; dan
j. UPTD Puskesmas Yamor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2024
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa penyederhanaan birokrasi adalah langkah efektif dan efisien pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik; bahwa penyederhanaan Birokrasi sesuai pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Instansi Daerah perlu melakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan
Inspektorat Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor
11 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DES
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa,dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pegelolaan Dana Desa, untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan Dana Desa secara bertahap dari rekening kas desa; pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, pcrlu di lakukan Peru bahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 20I8 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
Dasar Hukum ini adalahUU NO 28 Tahun 1959; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023; PEMENKEU NO 145 Tahun 2023; PERDA NO 4 Tahun 2023; PERBUP NO 28 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai perubahan atas peraturan bupati lampung utara nomor 28 tahun 2018 tentang mekanisme pencairan dana desa secara bertahap dari rekening kas desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Lampiran File: 3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2024
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa adanya keadaan darurat dan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bagian C.3.c.7).b).(4) menjelaskan bahwa dalam hal untuk kebutuhan pra bencana dan pascabencana belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa dalam keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buru tahun
anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
bahwa untuk melaksanakan amanat Surat Gubernur Maluku Nomor 200.2/2243 perihal Kegiatan Prioritas dalam rangka sukses Pemilu 2024; bahwa dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 belum tersedia baju linmas sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024; bahwa telah terjadi bencana banjir di desa lala, sehingga perlu penanganan pada aliran sungai penyebab
banjir; dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2363 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2024; dan Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD. NO. 2024/5, LL KAB. BURU SELATAN : 4 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2024 secara efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta tertip administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
28 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 ; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4
Tahun 2016 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1
Tahun 2017 ;
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2023
4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadi perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, kemudahan tersebut dapat berupa bantuan stimulan rumah swadaya.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; Permen PUPR No. 7 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Pemberian BSRS Bab III Jenis Kegiatan Bab IV Persyaratan Penerima BSRS Bab V Tahap Penyelenggaraan BSRS Bab VI Penetapan Lokasi dan Penerima BSRS Bab VII Penyaluran BSRS Bab VIII Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Bab IX Pembinaan dan Pendampingan Bab X Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bab XI Ketentuan Lain-Lain Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
Peraturan Bupati ini mencabut Perbup Lebak Nomor 41 Tahun 2019
19 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2024
retribusi pelayanan kesehatan - badan layanan umum daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD.2024/No.5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan detail rincian objek
Retribusi Jasa Umum berupa pelyanan kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menyesuaikan detail rincian
objek Retribusi; bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal tedapat penyesuaian
detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD,
penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan
Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Detail Rincian Objek Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Detail rincian objek Retribusi Daerah atas Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 diubah.
73 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya, serta untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang andal, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu sistem kearsipan daerah yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka Pengelolaan Kearsipan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;ORGANISASI KEARSIPAN;PENCIPTAAN ARSIP DINAMIS;PENGGUNAAN ARSIP;PEMELIHARAAN ARSIP;PEMELIHARAAN ARSIP INAKTIF;PROGRAM ARSIP VITAL;PENYUSUTAN ARSIP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
51 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
