Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.5 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.7 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.8 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.9 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.10 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga
Kerja
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.11 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda
dan Olahraga
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.12 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian,
Pangan, dan Perikanan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.14 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.15 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.16 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.17 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.18 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.19 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.20 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.21 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.22 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.23 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata
Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.24 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Umum; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pemuda Dan Olahraga; Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Dan Informatika; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian Dan Perdagangan; Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian,
Pangan, dan Perikanan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata; dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Jumlah Halaman: 116 hlm. Lampiran: 22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 6.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas,Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
-
-
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Kelautan
dan Perikanan lebih proporsional, efektif dan efisien
guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi perlu menata kembali organisasi dan tata
kerjanya; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2022 dicabut.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penggabungan Sekolah Dasar
Negeri dan upaya menumbuhkan Industri Kecil
Menengah yang unggul dan berdaya saing tinggi serta
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mendukung
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, maka Peraturan
Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen perlu
diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
99 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sragen Nomor 99 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 33, perubahan Pasal 34, perubahan Pasal 38, perubahan Pasal 39 dan perubahan Pasal 40.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 99 Tahun 2022 diubah.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal
66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun
2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional,
mengamanatkan bahwa Badan Riset dan Inovasi
Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan setelah mendapat
pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi
Nasional; bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Riset dan
Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor B58/I/OT/.00.00/1/2023
Tanggal 13 Januari 2023
Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan
Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu merubah
kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Klaten; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten serta dalam
rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah maka
Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan sudah tidak sesuai, sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 dicabut.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal Dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan memberikan
pedoman dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal
dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2024 dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran
Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun
Anggaran 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal Dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2024 yang meliputi Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Bupati Dan Wakil Bupati, Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penunjang Operasional, Dan Biaya Rumah Tangga Bupati Dan Wakil Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk mewujudkan keadilan
dan kesejahteraan, perlu diberikan tunjangan kesejahteraan
yang memadai; bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan
tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga untuk
memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dalam rangka
menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 19
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Temanggung, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan
Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan
Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Anggaran belanja Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada Ketua DPRD. Pelaksanaan anggaran Belanja Langsung Pimpinan DPRD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah pimpinan sekretariat DPRD Tahun
Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
dilakukan percepatan penurunan stunting; bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Blora masih
cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan
penurunan stunting secara holistik, integratif, dan
berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan
sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah
desa dan pemangku kepentingan; bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten
Blora belum cukup mengatur mengenai pelaksanaan
percepatan penurunan stunting, khususnya terkait
pelaksanaan di kecamatan dan target indikator
percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blora
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan
dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting di Kabupaten Blora, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor
13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan
Stunting di Kabupaten Blora perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di
Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 17, penyisipan Pasal 18A, penghapusan Pasal 24, dan perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2024.
Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 diubah.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024 belum memuat beberapa komponen standar harga satuan yang digunakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 53; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 6 Tahun 2023.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diubah adalah ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Satandar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
