Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu didukung dengan Peraturan yang mengatur Tata Naskah yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengadministrasian setiap kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana administrasi;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga, perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.5 Tahun 2021; Permendagri No.1 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas Serta Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Naskah Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2024.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 11 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2048
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral guna mendukung pembangunan Daerah maupun Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas pe
nduduk; bahwa untuk melaksanakan pemaduan dan sinkronisa si kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
, perlu melakukan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang meliputi penyusunan dan pemanfaatan perencanaan Ke
pendudukan, pelaksanaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dan pernbinaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016.
Materi pokok : Sistematika Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2048 sebagai berikut : Pendahuluan, Metode Penyusunan, Profil Wilayah, Analisa Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan, Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan yang diinginkan, Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah, Road Map Pembangunan Kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Jumlah halaman : 119 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kapasitas guru
sebagai kepala sekolah melalui penataan dan
perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai
kepala sekolah telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, perlu
disesuaikan.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 , Peraturan
Tahun
Daerah Kabupaten Lamongan 30
2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021.
Materi pokok : Persyaratan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Mekanisme Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Seleksi Guru Sebagai Kepala Sekolah, Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Beban Kerja Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Pengembangan Profesi Kepala Sekolah, Pembinaan Karir Kepala Sekolah, Pemberhentian Kepala Sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil
sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Lamongan .
Jumlah halaman : 13 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab serta pengabdian terhadap pemerintahan dan masyarakat;
bahwa untuk memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab atas pekerjaan yang berikan;
bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negri Sipil setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Persyaratan dan kriteria, Besaran dan perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, Penilaian pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, Hari kerja dan jam kerja, Tata cara pembayaran, serta Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
18 Halaman; Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Laut Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk mewuudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu upaya percepatan penurunan stunting secara terintegrasi;
bahwa Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut dianggap masih belum maksimal sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi percepatan penurunan pravalensi stunting di Kabupaten Banggai Laut saat ini;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan percepatan penurunan stunting, perlu merubah Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perbup Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peratuarn Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut.
14 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2024; PP Nomor 14 Tahun 2024.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, Pembayaran, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir laporan hasil reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong terkait paket pekerjaan fisik yang melampaui Tahun Anggaran 2023, pekerjaan yang fisiknya sudah selesai namun pada realisasi keuangannya belum 100% (seratus persen), dan juga mengakomodir adanya pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2023 (progres fisik 100%) Surat Permintaan Pencairan (SPP)telah dibuat namun tidak sempat membuat Surat Permintaan Membayar (SPM) atau tidak sempat cetak Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D), maka perlu dianggarkan kembali melalui pergeseran Anggaran dan 8elanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Sekretariat DewanPerwakilanRakyat Daerah;bahwa dengan mengakomodir pergeseran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka akan menimbulkan perubahan pada struktur APBD baik dari segi Belanja dan Pembiayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Permerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman penyusunan APBDesa yang meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APBDesa, kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, dan hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
4 Halaman; Lampiran 20 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa penilaian risiko dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan menyediakan informasi risiko bagi organisasi untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko;
bahwa dalam rangka lebih peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah dan sekaligus memberikan landasan untuk mempertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan sumber risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal, perlu menetapkan pengendalian untuk menangani risiko;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelalo risiko dilingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ruang lingkup, Pengelolaan manajemen risiko, dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman; Lampiran 7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balagan Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan dan/atau penyempurnaan peta jabatan, struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai perlu menyusun nilai dan kelas jabatan;bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/215/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;bahwa berdasarkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian atas Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
