PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Dalam rangka agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan dapat beijalan dengan optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Pedoman berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 25 Tahun 2007; UU NO 40 Tahun 2007; UU NO 32 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 47 Tahn 2012; PERMENSOS NO 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 2 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyeragaman Kelengkapan Dokumen Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah antara lain dengan terwujudnya pengelolaan
keuangan daerah yang taat azas,efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, penyeragaman kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban diperlukan sebagai standar atau pedoman pelaksanaan dan dasar pengendalian/evaluasi terhadap penyampaian Surat Pertanggungjawaban perangkat daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyeragaman Kelengkapan Dokumen Surat
Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Daerah Maluku Barat Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyeragaman Kelengkapan Dokumen Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Tahun 2024 No. 188
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 30 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Murung Raya;
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Kepada Penduduk Kabupaten Murung Raya yang Tertimpa Bencana Alam
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2024
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal
28 ayat (3) huruf c, Pasal 58 ayat (5), Pasal 93, Pasal 105 ayat
(5), Pasal 108 ayat (5), Pasal 119, Pasal 122 ayat (7), Pasal 125
ayat (6), Pasal 137 ayat (4), Pasal 138 ayat (11), Pasal 139 ayat
(7), dan Pasal 140 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2023 ;
Materi pokok: Ketentuan Umum, Masa Pajak Dan tahun Pajak, Pendaftaran Dan Pendataan Pajak, Penetapan Besaran Pajak Terutang, Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Pengecualian Obyek Pajak Reklame, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Peraturan Yang Dicabut: a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri B);
b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 Nomor 11);
c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2017 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 Nomor 67);
d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 90);
e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 31);
f. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 100); dan
g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2022 Nomor 37);
Jumlah Halaman: 90 HLM, Lampiran: 37 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan adanya perubahan asumsi-asumsi makro Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang antara lain adanya SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang harus digunakan kembali untuk pembangunan daerah, adanya DAU tertentu, dana perimbangan (dana alokasi khusus) yang belum tertampung dalam APBD murni, adanya hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan adanya penajaman prioritas daerah dengan tetap memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026;bahwa Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2023;Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022;Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022;Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PERUBAHAN RKPD;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2024
JADWAL RETENSI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintah daerah perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun
2022; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Jadwal Retensi Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
156 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2024
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Dasar Hukum ini adalah UU NO 25 Tahun 2004; UU NO 17 Tahun 2007; UU NO 48 Tahun 2008; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PP NO 39 Tahun 2006; PP NO 39 Tahun 2006; PP NO 2 Tahun 2018; PP NO 35 Tahun 2023; PERPRES NO 18 Tahun 2020; PERPRES NO 111 Tahun 2022; PERPRES NO 84 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 86 Tahun 2017; PERMENSOS NO 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/ M/2018; PERMENDAGRI NO 101 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 121 Tahun 2018; PERDA NO 114 Tahun 2018; PERMENKES NO 4 Tahun 2019; PERDA NO 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 59 Tahun 2021; PERMENDIKBUD NO 32 Tahun 2022; PERDA NO 13 Tahun 2019; PERDA NO 12 Tahun 2021; PERDA NO 16 Tahun 2016; PERDA NO 7 Tahun 2023; PERGUB NO 15 Tahun 2023; PERBUP NO 2 Tahun 2022; KEPMENDAGRI NO 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2024
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, JDIH Kabupaten Bulungan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:
Peraturan ini disusun berdasarkan kebutuhan untuk mendukung percepatan pelaksanaan PTSL, serta untuk memudahkan Wajib Pajak, khususnya yang kurang mampu, dalam memperoleh hak milik berupa sertifikat tanah. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan keringanan BPHTB guna mendorong partisipasi masyarakat dalam program tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2023; Permen ATR/Kepala BPN No.6 Tahun 2018; Perda Kabupaten Bulungan No.10 Tahun 2023;
Peraturan ini menetapkan besaran pengurangan BPHTB sebesar 50% dari ketetapan nilai BPHTB yang terutang oleh Wajib Pajak yang terlibat dalam program PTSL. Peraturan ini juga mengatur prosedur pengajuan permohonan pengurangan BPHTB, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, serta mekanisme verifikasi dan penetapan pengurangan oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap peserta, perlu diatur pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang.Undang No 28 Tahun 1959; UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 15 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, penahapan kepesertaan, pendaftaran peserta, Penganggaran dan pembayaraan iuran, Pembinaan dan Pengawasan, sanksi administrarif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH BALAM JAYA KECAMATAN WAY KENANGA
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan
Penegasan Batas Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 50 Tahun 2008; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 43 Tahun 2014; UU NO 45 Tahun 2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas tiyuh balam jaya kecamatan way kenanga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Lampiran File: 10 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
