Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 124.152 peraturan dalam 0,08 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati

Download file:

Perbup Sukoharjo Tahun 2024 No 34_OCR.pdf

Alat Peraga

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/NO.34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung penyelenggaraan kampanye yang tertib dan bertanggung jawab; bahwa fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan Kabupaten Sukoharjo; bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati yang meliputi Alat Peraga Kampanye, Jangka Waktu Pemasangan, Kewajiban, Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kampanye.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 dicabut.
11 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Wilayah Kabupaten Cilacap

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perbup Cilacap Tahun 2024 No 34_ocr.pdf

Jalan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/NO.34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Wilayah Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa salah satu makna dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah memuat tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; bahwa sebagai salah satu bentuk memajukan kesejahteraan umum, peran dari pemerintah daerah adalah memastikan adanya infrastruktur berupa Alat Penerangan Jalan di wilayah Kabupaten Cilacap yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab guna mempelancar aktivitas dimasyarakat; bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Wilayah Kabupaten Cilacap;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Wilayah Kabupaten Cilacap yang meliputi Asas Pengelolaan, Spesifikasi Teknis APJ, Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan, Penyediaan Bahan Dan Pembuatan Alat Penerangan Jalan, Izin Pemasangan Apj Secara Swadaya, Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan, Penggantian Dan Atau Pemindahan APJ, Beban Biaya APJ, Program Hemat Energi Dalam APJ, Peran Serta Masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2024.
10 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Malinau No. 43 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

Download file:

Perbup Malinau 34-2024.pdf

Kedudukan - Susunan organisasi - Tugas - Fungsi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2024 (34)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 dan Perda No. 4 Tahun 2016, serta PerBup No. 43 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022; Permendikbud No.47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No.16 Tahun 2018; PermenPANRB No.17 Tahun 2021; PermenPANRB No.25 Tahun 2021; PermenPANRB No.7 Tahun 2022; Perda Kabupaten Malinau No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Malinau No.5 Tahun 2021.
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024.
PerBup Malinau No. 43 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PerBup Malinau No. 44 Tahun 2019, Pasal 3 sampai dengan Pasal 21, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Jaringan Informasi Geospasial Daerah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Satu Data Indonesia Geospasial, Ruang Kebumian

Download file:

2024pb3322034.pdf

jaringan informasi geospasial

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/No.34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah

ABSTRAK:

bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi satu data Kabupaten Semarang yang diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Semarang; bahwa pengelolaan satu data geospasial memerlukan kelembagaan dan regulasi yang terpadu dalam jaringan informasi geospasial daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial pusat oleh Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Penyelenggaraan, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup No 34 Tahun 2024.pdf

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR 34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung {PBG); b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Mukomuko tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah {MBR)
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44); 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023; 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga JutaRumah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 2);
PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEMBEBASAN PBG BAGI MBR BAB IV KRITERIA BABV KETENTUAN LAIN-LAIN

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
6 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Download file:

lampiran Peraturan Bupati...or 34 tahun 2024.pdf

SISTEM - AKUNTANSI - DAN PELAPORAN - PENDAPATAN - DAN BELANJA - DAERAH - YANG TIDAK - MELALUI REKENING - KAS - UMUM - DAERAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2024 (34) : 42 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

ABSTRAK:

pengelolaan keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum; dibutuhkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat; berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah harus dicatat dan disahkan; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ditaur tentang sistem akuntansi; pendapatan belanja dan pembiayaan BLUD; pendapatan dan belanja BOK; pendapatan dan Belanja BOSP; penyajian laporan keuangan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.
42 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Abstrak

Arsip

Download file:

Perbup Knm 33_2024.pdf

pengelolaan arsip

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2024/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintahan Daerah wajib memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan arsip terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis dan Kategori Arsip Terjaga, Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Brb 33_2024.pdf

penyelenggaraan pemerintahan daerah

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2024/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dan guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, terkoordinasi, efektif dan efesien, perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perencanaan Pengawasan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
53 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Pesawaran No. 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran

Download file:

PERBUB Pesawaran Nomor 33 Tahun 2024.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 671

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja; dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 30 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; UU NO. 20 Tahun 2023; PP NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PEMENDAGRI NO. 90 Tahun 2019; PERD NO. 4 Tahun 2021; PERBUP NO. 28 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Pesawaran Tenatng Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Lampiran File: 4 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kotawaringin Timur No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Kotawaringin Timur No. 33 Tahun 2024.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD Tahun 2024 No. 33

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
1. Ketentuan Umum; 2. Sumber Insentif; 3. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Besaran Insentif; 5. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; 6. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT