PERBUP Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pengecer Wilayah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa penetapan Harga eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada Pengecer di wilayah Kabupaten Tegal telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan Keputusan Nomor 541/0224.A/2003 tanggal 7 April 2003; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 541/0224.A/2003 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada Pengecer di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pengecer Wilayah Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2001; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 tahun 1986; Pergub Jateng No 63 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang HET Minyak Tanah hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 903/578/2004 dan Nomor 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah yang bersifat
strategis, penyesuaian penerimaan daerah yang
ditetapkan, terjadinya kebutuhan yang mendesak
serta penyesuaian dengan dokumen perencanaan,
perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Neta
Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah
Kabupaten Banyumas nomor 903/578/2004 dan
nomor 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan
·umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005 ; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada
huruf a, perlu dilakukan Perubahan Arah Kebijakan
Umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beberapa ketentuan Naskah dalam Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Nomor 903/578/2004 dan 903/120/2004.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005.
Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Nomor 903/578/2004 dan 903/120/2004 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2005
DASAR PEMBENTUKAN - KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2005/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Persiapan
ABSTRAK:
bahwa daiam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat teiah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen; bahwa dengan dioperasionalkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Kabupaten Pati sebelum ditetapkannya klasifikasinya oleh Menteri Kesehatan, perlu dibentuk keiembagaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kayen Persiapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/ll/1998; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan RSUD Kayen Persiapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2005.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat
Badan Pembina PD BPR SKK / BKK Kabupaten
Banyumas guna mendukung pembinaan pada PD BPR
BKK / BKK Kabupaten Banyumas, maka perlu disusun
Rencana Anggaran dan Belanja Sekretariat Badan
Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun
2005 ; bahwa untuk mengesahkan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD
BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Oaerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/ BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 dan anggarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2005
PETUNJUK - PELAKSANAAN - GERAKAN - REHABILITASI - LAHAN - KRITIS - DI - KABUPATEN - CIAMIS - TAHUN - 2005
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2005/21 SERI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kabupaten Ciamis Tahun 2005
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan lahan kritis di Kabupaten Ciamis masih cukup luas, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan fungsi tata air, kesuburan tanah dan erosi, untuk menanggulangi keberadaan lahan kritis tersebut perlu dilakukan upaya melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), yang ditetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 34 Tahun 2002; Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 61 Tahun 2004 dan Perpres No. 32 Tahun 2005; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2005; Kepgub Jabar No. 6 Tahun 2005; Perda Kab. Ciamis No. 14 Tahun 2002; Perda Kab. Ciamis No. 21 Tahun 2004
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Di Kabupaten Ciamis Tahun 2005, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan Sasaran Program; Pokok-Pokok Kebijaksanaan; Pelaksanaan GRLK; Sosialisasi, Bimbingan, Pembinaan, dan Pengawasan Sosialisasi Pelaksanaan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2005.
Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 61 Tahun 2004 dan Perpres No. 32 Tahun 2005
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggabungan 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar negeri
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan
upaya penggabungan sekolah dasar negeri yang tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar; bahwa beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar, sehingga perlu dilakukan
penggabungan dengan sekolah dasar negeri lain yang terdekat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping)
173 (seratus tujuh puluh tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan penggabungan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan penanggung jawabnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
