Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 1 Agustus 2008 Sampai Dengan 1 Agustus 2011
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan Dengan Telah Ditetapkannya Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Baru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perlu Dilakukan Penyesuaian Keanggotan Badan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 8 tahun 1974; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP RI No. 100 Tahun 2000; Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; KepkeBKN No. 12 Tahun 2002; KepkeBKN No. 13 Tahun 2003; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No.9 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 11 Tahun 2008; Perbup PPU No. 10 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 1 Agustus 2008 Sampai Dengan 1 Agustus 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2009.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil Beserta Keluarga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap,
transparan dan akuntabilitas, perlu untuk segera ditindaklanjuti pelaksanaan kegiatan dimaksud; Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Pegawai
Negeri Sipil beserta Keluarga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 1992; UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; PP No.69 Tahun 1991; PP No.63 Tahun 1999; PP No.28 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kukar No.16 Tahun 2006; Perda Kukar No.11 Tahun 2008.
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan adalah untuk menjamin hak setiap PNS dan Penerima Pensiun PNS beserta keluarga dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya. Program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang maksimal dengan memberikan pelayanan maksimal dalam peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun PNS beserta keluarga. Peserta adalah PNS dan Penerima Pensiun PNS beserta keluarga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memenuhi persyaratan. Setiap Peserta masing-masing memiliki Kartu Peserta yang diterbitkan oleh Penyelenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, agar dalam pelaksanaan sebagian operasional kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan lebih optimal dalam pelayanan pada masyarakat perlu membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember ;
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat kabupaten Jember;
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
UPT Parkir mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang parkir berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan administrasi tata usaha dan urusan rumah tangga UPT, melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pemungutan atas pelayanan jasa parkir kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan diberlakukan Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang UPT Parkir, UPT Terminal dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2009
Pegawai Tidak Tetap (PTT) - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2009/No. 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kinerja Pegawai TJdak Tetap (PTT)di
Ungkungan Pemerintah Kabupaten Tegal maka berdasarkan pertimbangan
obyektif adanya kenaikan harga kebutuhan pokok menjefang hari raya
ldul Fitri dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Tidak Tetap (PTT} di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana tersebut dalam
huruf a, Pemerintah Kabupaten Tega! telah mengalokasikan anggaran
untuk pemberian tambahan penghasilan menjelang hari Raya Idul Fitri
kepada kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tegal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tega! Tahun 2009 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang
Pemberian Tambahan Penghasitan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif
kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Ungkungan Pemerintah Kabupaten
regal Tahun 2009 ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemeritah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif adanya kenaikan
harga kebutuhan pokok menjelang hari raya Idul Fitri kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2009 dan besarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keadaan untuk membiayai pengeluaran belanja yang bersifat mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Pemerintah Kabupaten Banyumas belum tersedia anggaran untuk kegiatan Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dalam APBD Induk Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009; bahwa menunjuk Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2009 Nomor 270/711/SJ perihal Bantuan, Fasilitas dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 maka Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 dapat menggunakan belanja tidak terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 21 Tahun 2009
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Retribusi Pada Pasar, Terminal, dan Objek Wisata di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pengelolaan retribusi pada pasar, terminal, dan objek wisata selama
ini masih ditangani oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan
retribusi pada pasar, terminal, dan objek wisata perlu dikelola oleh satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 6
Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kemudahan koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas yang bercirikan aspiratit, akomodatif, harmonis dan terjadinya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,kepentingan umum dan dengan produk hukum yang mengatur obyek yang sama perlu mengatur Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Bahwa Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, tidak Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukin Peraturan Perundang-undangan, sehingga Perlu direvisi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ada huruf b,perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
dang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Dengan Sistematika; ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Program Legislasi Daerah; Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Penomoran, Penanggalan Dan Autentifikasi; Penggamdaan, Perindustrian Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2009.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan keluarga miskin, maka perlu merubah Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah, yakni Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 huruf d,Pasal 9 ayat (2) huruf c, Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2009.
PERBUP Pati Nomor 15 Tahun 2008 diubah
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
