Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA
ABSTRAK:
bahwa rangka memberikan stimulant bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria yang sesuai dengan jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; PP No. 24 tahun 2005; PP No. 55 tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2010.
4 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2010/No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengajuan, Penyerahan dan Pelaporan
Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sukoharjo; bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b di
atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan
dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengajuan bantuan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2009 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah
ABSTRAK:
Dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004, diperlukan kemampuan
Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola Sumber Keuangan Daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah; Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam memobilitas Penerimaan Daerah guna peningkatan pendapatan Daerah, melalui optimalisasi pemanfaatan dana kas daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah.
Dasar Hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.104 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2000; Perda Kukar No.01 Tahun 2010; Perbup Kukar No.05 Tahun 2010.
Optimalisasi Dana Kas Daerah adalah pemanfaatan Dana Kas Daerah untuk disimpan ditempat yang paling menguntungkan. Tujuan Optimalisasi pemanfaatan Dana Kas Daerah adalah untuk
menunjang peningkatan Pendapatan Daerah dengan tetap menjaga likuiditas Kas Daerah. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah mulai diberlakukan sejak tahun 2010; Besaran Dana Kas Daerah yang dioptimalkan pemanfaatannya ditetapkan maksimal 80% dari dana yang ada pada Kas Daerah; Besaran Alokasi Dana Optimalisasi tiap bulan disesuaikan dengan
hasil evaluasi Cash flow Dana pada Kas Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.
Peraturan yang diubah: PP No.104 Tahun 2000.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2010
peraturan bupati - pembentukan organisasi lembaga teknis daerah
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2010/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Jenis, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 8 Tahun 2010
PENGELOLAAN - DANA - BAGi - HASil - CUKAI - HASil - TEMBAKAU - DI - KABUPATEN - TASiKMALAYA
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD 2010/8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Dana Bagl Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka sinergitas pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dengan tujuan pembinaan industri hasil tembakau Departemen Keuangan, perlu dilakukan langkah-Iangkah yang ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 45 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2005; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkeu No. 43/PMK.04/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permenkeu No. 134/PMK.04/2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permenkeu No. 60/PMMK.07/2008; Permenkeu No. 84/PMK.07/2008; Pergub Jabar No. 84 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No. 55 Tahun 2008; Pergub Jabar No. 900.05/Kep.541-Desen/2008; Pergub Jabar No. 27 Tahun 2009; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Dana Bagl Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pengelolaan Kegiatan dan Besaran Dana; Penggunaan Dana Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2010.
UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Permenkeu No. 43/PMK.04/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permenkeu No. 134/PMK.04/2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Pergub Jabar No. 84 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No. 55 Tahun 2008
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam
/ memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
Desa sebagai wujud pernenuhan hak desa agar tumbuh dan
berkembang yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat
perlu diberikan Alokasi Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dlatas dan berdaserkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 140/640/55 Tanggal 22 Maret 2005 perihal
Pedoman Alokasl Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota
Kepada Pemerintah Desa, agar pembiayaan program Pemerintah
Desa dapat berjalan lancar perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Klaten tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010.
32 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
