PERBUP - STRATEGJ PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006-2008
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2006/No.33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Strategj Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006-2008
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam
melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah di
Kabupaten Banyumas maka perlu diatur langkah-langkah
kebijaksanaan Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu
mengatur Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD) Kabupaten Banyumas tahun 2006-2008 dengan
Peraturan Bupati Banyumas
Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-undang Nomor 32; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor
21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006
Strategj Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006-2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 49 Tahun 2006
PERBUP Kab. Pemalang No. 102 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Dan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
Mencabut
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Bab III Ketentuan Lain-Lain
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2006
PERBUP -PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2006/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan Peraturan
Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002; Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2006
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2006
PERBUP - PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD.2006/No.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara
Pemerintah Pusat dan Daerah maka bagi Daerah Kabupaten yang
dapat mencapai/melampaui target penerimaan PBB sektor
Perkotaan/Pedesaan tahun anggaran sebelumnya mendapatkan
penghargaan berupa insentif sebesar 35% dari alokasi bagian.
Pemerintah Pusat; bahwa Penghargaan atas pencapaian target PBB tersebut yang
berupa insentif perlu diefektifkan penggunaannya untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan
PBB; bahwa pembagian insentif tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004
Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2006.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 47 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0l/SKB/M.PAN/4/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2006.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2006
PERBUP - PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2006/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkanbahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Derah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Tek is Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan bagu pemberian pelaksanan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksa Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Nomor ; 128/MENKES/SK/III/2004; Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006
Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan; Penyetoran Penerimaan Pendapatan; Pengelolaan Penerimaan Pendapatan; Pengelolaan Obat, Alat Kesehatan Dan Bahan Pakai Habis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 46 Tahun 2006
PERBUP Kab. Rembang No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 046 Tahun 2006
Tentang Besaran Premi Asuransi Kesehatan Bagi Pimpinan Dan
Angoota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembano Beserta Keluarganya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2006/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Beserta Keluarganya
ABSTRAK:
bahwa untuk pemberian premi asuransi pemeliharaan kesehatan dan general check-up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang paling tinggi sama dengan premi asuransi Kepala Daerah; bahwa premi asuransi Kepala Daerah Kabupaten Rembang tahun
2006 belum dianggarkan; bahwa besaran premi asuransi pemeliharaan kesehatan dan general check-up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang dianggarkan dalam satu tahun; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a ,huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang beserta keluarganya;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 24 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang beserta keluarganya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2006.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 46 Tahun 2006
PERBUP - PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2006/No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah Ajibarang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Ajibarang maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan bagi
pemberian pelayanan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas sebagai Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Ajibarang Kabupaten Banyumas.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/Xl/1992; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SKNl/1997; Peraturan Daerah Kebupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan KesehataN Pada Rumah sakit Umum Daerah Ajibarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 45 Tahun 2006
PERBUP - PENYELENGGARAAN REKLAME DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A PURWOKERTO
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD.2006/No.30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Reklame Di Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto
ABSTRAK:
bahwa pemasangan reklame berdasarkan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 42 Tahun 1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak
Reklame, harus dipasang dengan tertib sehingga tidak
mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan; bahwa untuk mewujudkan pemasangan reklame secara tertib,
indah dan aman di lingkungan Terminal Penumpang Tipe A
Purwokerto, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan
pemasangan reklame di Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto; bahwa sehubungan dengan hal tersebu½ di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame di Terminal
Penumpang Tipe A Purwokerto
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1998; Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 42 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nemer 13 Tahun 2005
Jenis Reklame; Lokasi Dan Ukuran Reklame; Pembinaan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 43 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Sertipikat Massal Swadaya (SMS) Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan Catur Tertib Pertanahan
serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
di bidang Pendaftaran Tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Program Sertipikat Massal Swadaya (SMS)
di Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2000; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Biaya Sertipikat Massal Swadaya yang disetor melalui PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Rembang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2006.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
