Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran merupakan bagian
pen ting dalam pelaksanaan pencegahan
dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten
Tegal; bahwa bentuk tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan masyarakat dalam urusan mitigasi
bahaya kebakaran, perlu diimplementasikan dalam
perumusan kebijakan publik yang melibatkan peran serta
masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peran Serta Masyarakat
Bab III Pembinaan
Bab IV Pengawasan dan Pengendalian
Bab V Pembiayaan
Bab VI Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 124 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, BD Tahun 2016/No.124
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diayur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tanah Bengkok di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Penatausahaan
Bab IV Penggunaan
Bab V Pemanfaatan
Bab VI Sanksi
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 124 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 26 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perpustakaan dan arsip kabupaten bandung
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 124 Tahun 2015
Dinas Kelautan dan Perikanan-Tugas dan Fungsi-Penjabaran
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015; Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas , dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 124 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal Pada Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 124 Tahun 2022
PERBUP Kab. Cilacap No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
PERBUP Kab. Cilacap No. 102 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan,
estetika, motivasi kerja, kewibawaan, dan mewujudkan
keseragaman, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pakaian
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap; bahwa guna meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah
pengusaha batik di Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan
perubahan ketentuan penggunaan pakaian dinas yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cilacap tentang Pakaian
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 13, penghapusan ayat (1) huruf a Pasal 15, penghapusan Pasal 16, penghapusan ayat (1) dan (2) Pasal 17, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 diubah.
77 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 124 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow Selatan, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
- UU No. 28 Tahun 1999
- UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
- UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015
- UU No. 30 Tahun 2008
- UU No. 12 Tahun 2011
- UU No. 5 Tahun 2014
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
- UU No. 30 Tahun 2014
- PP No.79 Tahun 2005
- PP No. 60 Tahun 2008
- PP No.53 Tahun 2010
- Perpres No. 55 Tahun 2012
- PermenpanRB No. 52 Tahun 2014
- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPN No. 6 Tahun 2015
- Permendagri No. 80 Tahun 2015
Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi pengendalian gratifikasi, UPG, sosialisasi, perlindungan pelapor, pengawasan dan pembiayaan. Setiap Pejabat/Pegawai harus menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penolakan gratifikasi dilaporkan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara kepada UPG di instansi terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman ( 20 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 124 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Upaya
kesehatan secara terpadu, berkesinambungan,
dan paripurna berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, perlu
adanya suatu sistem rujukan;
b. bahwa Sistem rujukan merupakan suatu sistem
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
melaksanakan pelimpahan wewenang dan
tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah
kesehatan yang diselenggarakan secara timbal
balik, baik vertikal dalam arti dari satu strata
sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana
pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal
dalam arti antara strata sarana pelayanan
kesehatan yang sama;
c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 61
Tahun 2013 Tentang sistem Rujukan Pelayanan
Kesehatan Perorangan di Kabupaten Bandung
dianggap sudah sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
1995, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 374 Tahun 2009, Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009, Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009, Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 411/Menkes/Per/III/2010, Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 028/Menkes/Per/I/2011, Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 001 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun
2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun
2014, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2016, Keputusan Materi Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 922 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19
Tahun 2016
Terdiri dari 41 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, sistem rujukan pelayanan kesehatan, mekanisme rujukan, regionalisasi, hak dan kewajiban fasilitas kesehatan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai sistem rujukan pelayanan kesehatan di kabupaten bandung
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 124 Tahun 2017
tim penanggulangan kemiskinan 0 pedoman pelaksanaan tugas
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, BD.2017/NO.124
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, berkesinambungan, sistematis dan terencana; bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 19 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2015; PP No 47 Tahun 2015; Perpres No 15 Tahun 2010; Perpres No 166 Tahun 2014; Perpres No 2 Tahun 2015; Perpres No 59 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2015; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 42 Tahun 2010; Permendagri No 44 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 21 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 31 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan, kelembagaan, tugas dan fungsi, pelaporan, pembinaan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
