Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa Percepatan Penurunan Stunting Dilaksanakan Secara Komprehensif, Holistik, Integratif, Dan Berkualitas Melalui Koordinasi, Sinergi, Dan Sinkronisasi Antar Unsur
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Serta Pemangku Kepentingan Lainnya.
Dasar Hukum Pergub Ini Adalah; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor… Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) bab dan 9 (Sembilan) Pasal sebagai berikut: Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024
Ekonomi Karbon - Nilai - Penyelenggaraan - pedoman
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, BD.2024/25
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pencapaian target nasional Indonesia 2030 dalam penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Timur. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 16 Tahun 2016; UU No. 10 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2023; Permen LHK No. 21 Tahun 2022; Permen LHK No. 7 Tahun 2023; Perda Prov. Kaltim No. 7 Tahun 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, dan, Ruang Lingkup; 3. Prinsip Penyelenggaraan NEK; 4. Arah Kebijakan Penyelenggaraan NEK; 5. Penyelenggaraan NEK; 6. Pemantauan dan Evaluasi; 7. Penyediaan Informasi Publik dan Mekanisme Penyampaian Keluhan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Pendanaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.
18 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, BD Provinsi NTB Tahun 2024 (25): 6 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2024
Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, BD 2024 (25)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, serta untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara, memitigasi risiko dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah terhadap kewajaran harga penawaran penyedia serta kelalaian PPK dalam melakukan pengendalian kontrak, dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, perlu adanya pengaturan terhadap pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa dan pengelolaan kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021, Permendagri No 77 Tahun 2020, Peraturan LKPP No 11 Tahun 2021, Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pengendalian kontrak, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib arsip, dan
menunjang kelancaran pengelolaan arsip serta
mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya
sinkronisasi informasi kearsipan, perlu menetapkan
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang
Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
berwenang dalam menyusun Klasifikasi Arsip sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 dicabut.
103 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 24, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62010
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 12 Th 2019; Perpres No. 16 Th. 2018 stdd Perpres No. 12 Th. 2021; Perpres No. 33 Th. 2020 stdd Perpres No. 53 Th. 2023; Permendagri No. 77 Th. 2020; Perda No. 7 Th. 2022
PERGUB ini mengatur mengenai standar harga satuan; penyusunan standar harga satuan; pembinaan dan pengawasan; serta standar harga satuan dalam keadaan darurat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
5 hal. (tanpa Lampiran)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
Bahwa berdasarakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional melalui pengendalian inflasi, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan antara lain, dalam rangka mendukung kemudahan kebijakan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, yang antara lain berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak daerah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian
Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Penjelasan 1 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa Tanah Kalurahan merupakan bagian dari
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang
dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan
kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan
masyarakat;
bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman
pemanfaatan Tanah Kalurahan dengan berdasarkan
pada asas pengakuan atas hak asal-usul, efektivitas
pemerintahan, dan pendayagunaan kearifan lokal;
bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan amanat
Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten, perlu dilakukan penggantian untuk
memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan
pemanfaatan Tanah Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelindungan Tanah Kalurahan; Penggunaan Tanah Kalurahan; Penggunaan Tanah Kalurahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Larangan, Kewajiban, dan Sanski; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Jumlah Halaman: 56 HLM; Penjelasan: 23 HLM; Lampiran: 9 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Periode 2024-2030
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Periode 2024-2030.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 22 Tahun 2021; Perpres No. 21 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen LHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019; Permen LHK No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Strategi, Target, dan, Kegiatan; 3. Penyelenggaraan; 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; 5. Pendanaan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.
9 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 24, BD Provinsi NTB Tahun 2024 (24): 28 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
b. bahwa sesuai ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022.
Ruang lingkup peraturan gubernunr tentang pengelolaan BTT meliputi:
a. kriteria;
b. penganggaran;
c. penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan;
d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
e. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
28 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
