Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DIY No. 91 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGU ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 tahun 2011, PP No. 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 34 tahun 2011, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi No. 63 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013, PERDA No. 5 Tahun 2016, PERGUB No. 409 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Pergub No. 409 Tahun 2016, yaitu ketentuan Pasal 54.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2018.
PERGUB ini mengubah Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72305).
3 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 13
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembanguan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembanguan Daerah Tahun 2020 yang efektif dan efisien, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang memuat program prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD)
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Rumas Sakit Tanpa Dinding Di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Jawa Tengah yang lebih sehat dan sejahtera
perlu memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat dalam
penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan di rumah
sakit;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem
Kesehatan Provinsi, terutama Pasal 7 ayat (3), selain
kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan, dapat dikembangkan kegiatan lainnya sesuai
dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2)
huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Tanpa
Dinding di Provinsi Jawa Tengah;
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, rumah sakit tanpa dinding, pengorganisasian, kemitraan, peran serta masyarakat, indikator keberhasilan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021
PEDOMAN - PENERIMAAN - PESERTA - DIDIK BARU - PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,- SEKOLAH - MENENGAH - KEJURUAN DAN SATUAN - PENDIDIKAN - KHUSUS
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2021/No.13
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus
ABSTRAK:
Dasar Pertimabangan dalam Peraturan ini adalah: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 44 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 Tentang pendideikan peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak ,sekolah dasar ,sekolah Menegah Peratama ,sekolah Menengah kejuruan ,perlu menetapkan peratruan gubenur tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada sekoalah Menegah atas ,seko;ah menengah kejuruan dan satuan pendidikan Khusus
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 25 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana telah beberapa kali diubah hterakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 48 Tahun 2008;PP no 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 tahun 2010;PP No 57 Tahun 2021;Perda No 8 Tahun 2019
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tata Cara Penerimaan Perderta Didik Baru ,Pendanaan ,Sosialisasi,Pengawasan dan Pelaporan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Gubenur ini Berlaku ,Peraturan Gubenur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Perserta Didik Baru pada Sekolah Menegah Atas dan Sekolah Menegah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan di cabut dan dinyatakan tidak Berlaku
16 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2021
program/rencana pembangunan/rencana kerja - bantuan/sumbangan/kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 75002
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana serta untuk antisipasi, mobilisasi dan koordinasi sumber daya dalam keadaan siaga darurat bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan pengaturan mengenai rencana kontinjensi penanggulangan bencana banjir yang ditetapkan dengan peraturan gubernur
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014
Peraturan Gubrnur ini mengatur tentang pedoman/landasan operasional dalam penanganan kedaruratan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari 5 BAB
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
3 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksana.kan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 20 18 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Ncmor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017,
Terdiri dari 21 Pasal, 4 BAB yaitu KETENTUAN UMUM , PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, KETENTUAN LAIN-LAIN
, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
mengatur mengenai PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
21 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi,kualitas dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu memberikan penghargaan yang dilakukan melalui penilaian kinerja dengan kriteria yang telah ditentukan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalammelaksanakan tugasnya
dapat diberikan penghargaan, bahwa Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019
tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat mengakomodir situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
PERGUB ini mengatur mengenai Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yaitu meliputi Ketentuan Umum, Bentuk, Kategori, Jumlah Dan Persyaratan Pemberian Penghargaan, Tata Cara Penilaian Dan Pengusulan PNS Berprestasi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 25 Tahun 1956, UU No 20 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, PP No 19 Tahun 2005, PP No 48 Tahun 2008, PP No 74 Tahun 2008, PP No 17 Tahun 2010, PP No 61 Tahun 2010, PP No 18 Tahun 2016, Perpres No 87 Tahun 2017, Permendiknas No 24 Tahun 2007, Permendiknas No 50 Tahun 2007, Permendikbud No 64 Tahun 2014, Permendikbud No 82 Tahun 2015, Permendikbud No 18 Tahun 2016, Permendikbud No 75 Tahun 2016, Permendikbud No 44 Tahun 2019, Permendikbud No 8 Tahun 2020, Pergub No 23 Tahun 2017
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan dan prinsip, penyelenggara, tata cara PPDB, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
Pergub ini terdiri dari 10 hlm peraturan dan 3 hlm lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.72 Tahun 2013 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
