Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja
dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan,
guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas
kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib
menetapkan indikator kinerja utama untuk
Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah
Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah Tahun 2024- 2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pemilihan dan Pengembangan Penetapan IKU, Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
16 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 72002
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum Dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut berakhirnya perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta dan Perseroan Terbatas PAM Lyonnaise Jaya, Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 perlu dicabut dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 30 Th. 2014; stdd UU No. 6 Th. 2023
PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015
3 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi
kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas
jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat
seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan
instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan
tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi
pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian berwenang dalam menetapkan
peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penetapan Kelas Jabatan, Perubahan Kelas Jabatan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 21 tahun 2022 dicabut.
180 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 3, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 73001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan Sebagai Lahan Cadangan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diatur salah satu Zona Ambang yakni Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan yang diarahkan untuk pemukiman dan fasilitas, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap rencana pengembangan ruang dan arahan pemanfaatan ruang di kawasan Rorotan, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 perlu dicabut dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 TH. 2007; UU No. 23 Th. 2014 stdd UU No. 6 Th. 2023; PP No. 21 Th. 2021; Pergub No. 31 Th. 2022
PERGUB ini mengatur mengenai mencabutan dan pernyataan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021
2 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk
Hukum Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka menyelaraskan peraturan
perundang-undangan sebagai satu kesatuan sistem
hukum nasional dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat baik di tingkat Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan
Produk Hukum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk
Hukum Kabupaten/Kota, terdapat beberapa materi
yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
saat ini sehingga perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 18 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1 tentang Ketentuan Umum; Mengubah ketentuan Pasal 5 yang mengatur tentang permohonan konsultasi rancangan Propemperda; Menyisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 6 dan Pasal 7 yakni Pasal 7A yang mengatur tentang rancangan Perda; Mengubah ketentuan Pasal 11 yang mengatur tentang perencanaan penyusunan Peraturan Bupati?Wali Kota; Mengubah ketentuan Pasal 12 yang mengatur tentang perencanaan penyusunan peraturan DPRD; Mengubah ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang penyampaian permohonan Fasilitasi rancangan Perda; Mengubah ketentuan ayat (3) Pasal 16 yang mengatur tentang penyampaian permohonan Fasilitasi rancangan peraturan bupati/wali kota; Mengubah ketentuan Pasal 18 yang mengatur tentang evaluasi rancangan Perda
dan/atau rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota; Mengubah ketentuan Pasal 19 yang mengatur tentang pelaksana evaluasi; Mengubah ketentuan Pasal 21 yang mengatur tentang persetujuan rancangan Perda; Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 22 yang mengatur tentang penyampaian permohonan persetujuan; Mengubah ketentuan Pasal 36 yang mengatur tentang pembatalan muatan/materi pada peraturan bupati/wali kota; Mengubah ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025.
Mengubah: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum
dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
Jumlah Halaman: 17 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2025
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 33 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Bidang Perhubungan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta energi
sumber daya mineral, perlu dilakukan penyesuaian
peraturan perundang-undangan di sektor perhubungan dan
energi dan sumber daya mineral; bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah
beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Peraturan
Gubernur Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Bidang Perhubungan Serta Energi
Dan Sumber Daya Mineral;
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 dicabut.
3 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025
Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 71001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 perlu diganti dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PEGRUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 20 Th. 2023; PP No. 10 Th. 1983 stdd PP No. 45 Th. 1990; PP No. 11 Th. 2017 stdd PP No. 17 Th. 2020; PP No. 49 Th. 2018; PP No. 94 Th. 2021
PERGUB ini mengatur mengenai pelaporan Perkawinan; izin beristri lebih dari seorang; izin atau keterangan perceraian; Tim Pertimbangan; hak atas Penghasilan; dan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004
35 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana
Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Tahun 2025 – 2028
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa setiap perempuan dan anak berhak
memperoleh perlindungan dari segala bentuk
kekerasan; bahwa diperlukan komitmen dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi terkait
dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan
anak korban kekerasan melalui upaya pencegahan,
penanganan, dan pemberdayaan terhadap perempuan
dan anak korban kekerasan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum bagi perempuan dan anak korban
kekerasan, Pemerintah Daerah perlu mengatur
rencana aksi tentang perlindungan perempuan dan
anak korban kekerasan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah - Standar / Pedoman
2025
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 52001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 stdd Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 std terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 perlu diganti dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 12 Th. 2019; Perpres No. 33 Th. 2020 stdd Perpres No. 53 Th. 2023; Permendagri No. 59 Th. 2019; Perda No. 7 Th. 2022; Pergub No. 142 Th. 2013 stdd Pergub No. 161 Th. 2014
PERGUB ini mengatur mengenai kegiatan perjalanan dinas; permohonan perjalanan dinas; persetujuan perjalanan dinas; hak dan kewajiban; pembiayaan; komponen biaya perjalanan dinas; pertanggungjawaban; tim pertimbangan perjalanan dinas; serta prosedur pembatalan perjalanan dinas; pembayaran perjalanan dinas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2025.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pergub No. 107 Th. 2013; Pergub No. 129 Th. 2016; dan Pergub No. 123 Th. 2019
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembiayaan pelaksanaan tugas belajar baik pendidikan gelar maupun pendidikan nongelar yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri
46 hal.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 17 Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan
efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah
daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
30 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa
Tengah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1984; Peraturan Daerah Provinsi Tengah Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Papan Nama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2025.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2012, beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 dicabut.
161 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
