Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 56.356 peraturan dalam 0,325 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

SUMBANGAN WAJIB PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA/DAERAH DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA DI DAERAH ASAHAN

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATE...OR 29 TAHUN 2000.doc

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Abstrak

Download file:

Perda No 29 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Sumedang No. 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

No.29 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Abstrak

Download file:

Perda No 28 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Bandung

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA Kab. Bandung No.28 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 28 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEI SUKA, KECAMATAN SEI BALAI DAN KECAMATAN AEK KUASAN

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATE...R 28 TAHUN 2000 .doc

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Download file:

Perda Nomor 28 Tahun 2000...BAHAYA KEBAKARAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Majalengka No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 28... Kekayaan Daerah.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Izin Aneka Usaha Hasil Hutan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Sumedang No. 21 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang Kurang Efektif

Download file:

No.28 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perizinan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA BJB NO. 27 TAHUN 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA)

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2004/NO.36

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Jalan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka usaha untuk tertibnya pelaksanaan Perizinan Angkutan dengan Kendaran Bermotor serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang angkutan penumpang dan barang dan untuk memelihara kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas perlu diatur ketentuan ketentuan tentang Izin .Angkutan dengan kendaraan Bermotor Umum di jalan; Bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dibidang Retribusi Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan landasan hukum yang melandasi adanya pungutan tersebut; Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 551-351 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Angkutan Kota Seluruh Indonesia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 / 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat ll ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyenggaraan Angkutan Barang di jalan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru mengatur tentang Perizinan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Perizinan Angkutan; Tatan Cara Mendapatakan Izin; Batal atau Tidak Berlakunya Surat Izin; Retribusi; Retribusi Izin Trayek; Izin Operasi; Kartu Pengawasan Izin Isindentil dan Dispensasi; Jumlah Kendaraan Umum dan Tarif Angkutan Orang dan Barang; Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Kententuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2000.