organisasi - dan - tata - kerja - badan - rumah - sakit - daerah - cibinong - kabupetn - bogor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 96
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan RUmah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Perda Kab Bogor No.31 Tahun 2002 maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit, Daerah Cibinong Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No. 96 Tahun 2000 sebagaiman atelah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaiman atelah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; Perpres No. 38 Tahun 1991; Perpres No. 40 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 31 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Sistem Pengelolaan Kepegawaian, Sistem Pengelolaan Keuangan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002.
36 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2002
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa, perlu disesuaikan ;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan
Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; ndang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Ketentuan Pasal 1 huruf f diubah, Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 31 diubah, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf g dihapus, Ketentuan BAB XI diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 1 seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Umum
ABSTRAK:
Bahwa guna mempercepat pembangunan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan etonomi daerah maka perlu dituangkan dalam Perda kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1969 sebagaimna telah diubah dengan PP No. 79 Tahun 1992; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 tahun 1999; PP No. 13 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No.20Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990; Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1991; KKeputusan Presiden No. 74 Tahun 2001; Permen Pertambangan dan Enegeri No. 01/P/201/M.PE/1986;Permen Pekrrjaan Umum No. 48/PRT/1990; Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No. Kep-12/MENLH/3/94; Permen Pertambangan dan Energi No. 04/PM/Petamb/1997; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1256/J-03/M.PE/1999; Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1261/K/25/1999; Keputusan menteri Enegeri Dan SUmber Daya Minerqal No. 1452/K/10/2000; Keputusan Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral No. 1453.K/10/MEM/2000; Perda Lab. Tasikmalaya No. 8 tahun 1999; Perda kab. %Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000; Perda kab. Tasikmalaya No. 05 Tahun 2001; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Bahan Galian, Pengusahaan Pertambangan Umum, Pengembanfgan Wilayah Dan Masyarakat Serta Kemitraan, Produksi Retribusi Dan Iuran, Penagihan Iuran Dan Panak, Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
12 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 31 Tahun 2002
pembentukan - desa - mekarlaksana - kecamatan - culamega - kabupaten - tasikmalaya
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2002 No 44 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Mekarlaksana Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dengan terlalu luasnya wilayah desa dan pesatnya perkembangan jumlah penduduk dalam rangka menciptakan pemerintah desa yang efektif maka perlu dituangkan dalam Perda kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2001; Permendagri No. 4 Tahun 1999; keputusan Menteri Dalam negeri No. 63 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 39 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan, Pembentukan Pembagian Wilayah dan Penetapan Batas Desa, Pendudukan Kekayaan Dan Sumber Pendapatan Desa, Pemerintahan Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2002.
5 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2002
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Batas Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan geografis dan terknis
pelayanan, warga RT. O1,02 dan 03 RW 05 Lingkungan
Kemanggungan Kelurahan Wanarejan Selatan
berkehendak bergabung menjadi wilayah Desa
Wanarejan Utara ;
bahwa berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Wanarejan
Selatan tanggal n9 Juli 2002 Nomor : 146/36 Perihal
Usulan Pemisahan Lingkungan Kemanggungan
Kelurahan Wanarejan Selatan, telah diusulkan keadaa
Bupati mengenai perubahan batas kelurahan
Wanarejan Selatan ;
bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan
Kelurahan, maka perubahan batas kelurahan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka
perlu menetapkan Perubahan Batas Kelurahan
Wanarejan Selatan Kecamatan Taman dengan
Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 146/219/1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturean Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peta wilayah Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2003.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 30 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2002.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
