Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.634 peraturan dalam 0,187 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Struktur Organisasi

Download :
PERDA SBB NO. 25 TAHUN 2016 (ekstrak).pdf

Abstrak

DINAS-DINAS DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, BD.2016/0130, LL SETDA KAB. SBB : 85 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABSBB No. 04 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepangkatan, Tata Kerja, dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas dilaksanakan oleh Bupati. Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Dinas dan UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
85 Hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda No.25 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 25 Tahun 2011

Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pemenang Penyedia Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengadaan Barang/Jasa Perpajakan

Download :
25 perda 25 th 2011 ttg pendaftaran wajib pajak.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 25 Tahun 2011

Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Mukomuko_no_25_2011.pdf

Abstrak

IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2011 Nomor 175

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan dalam rangka pengendalian lingkungan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.
2. UU No. 11 Tahun 1967 3. UU No. 23 Tahun 1997 4. UU No. 3 Tahun 2003 5. UU No. 7 Tahun 2004 6. UU No. 10 Tahun 2004 7. UU No. 32 Tahun 2004 8. UU No. 28 Tahun 2009 9. PP No. 38 Tahun 2007 10. PP No. 43 Tahun 2008 11. Keputusan Presiden No. 64 Tahun 1972 12. Keputusan MEM No. 1451.K/10/MEM/2000 13. Permendagri No. 16 Tahun 2006 14. Perda Prov. Bnegkulu No. 42 Tahun 2001 15. Perda Kab. MukoMuko No. 9 Tahun 2010 2. UU No. 11 Tahun 1967 3. UU No. 23 Tahun 1997 4. UU No. 3 Tahun 2003 5. UU No. 7 Tahun 2004 6. UU No. 10 Tahun 2004 7. UU No. 32 Tahun 2004 8. UU No. 28 Tahun 2009 9. PP No. 38 Tahun 2007 10. PP No. 43 Tahun 2008 11. Keputusan Presiden No. 64 Tahun 1972 12. Keputusan MEM No. 1451.K/10/MEM/2000 13. Permendagri No. 16 Tahun 2006 14. Perda Prov. Bnegkulu No. 42 Tahun 2001 15. Perda Kab. MukoMuko No. 9 Tahun 2010
Peraturan daerah ini mengatur tentang izin pengelolaan air bawah tanah. Konservasi Air Bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya. Setiap orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan Air Bawah Tanah, wajib memiliki Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dari Bupati Mukomuko. pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
18

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2011

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

APBD

Download :
2011 No_25 Pertanggungjawaban APBD Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 25 Tahun 2010

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2010/NO.25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, baik tanah yang mempunyai fungsi sosial maupun bangunan yang memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh suatu hak atas Bangunan diwajibkan membayar pajak kepada Daerah. Terhadap orang pribadi atau badan yang emmeperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikenakan Pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Nama, Objek Dan Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; Dasar Pengenaan, Tarif Dan Perhitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Wilayah Pemungutan Pajak; Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; Kewajiban Dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Instansi Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2001

Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Bahan Asal Hewan Antar Propinsi, Ransum Makanan Ternak Serta Penyidikan Penyakit Hewan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda No.25 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 25 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan Perekonomian

Download :
Perda labuhan batu no. 25 thn 2011_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 25 Tahun 2008

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 40 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PERDA Kab. Bangka Tengah No. 3 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 3 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2008_25.pdf
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2008_25_Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008

Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA NO. 25 TH 2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2001.