Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2, TLD NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan
berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendíri;
b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan peretintah daerah:
c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan pertuasan objek pajak daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
d. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah
daerah untuk
menetapkan Peraturar Jaerah tentang Pajak Daerah;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran: negara Repüblik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tetang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ..Tahun 2009
Repu KIndoNesia Notor Tamahan Lembaran Negara
3. Undang-Undang
Nomor 19
Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana: telah diubah - dengan
Undang-Undang
Tahun
2000
- Nomor -- 19
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
* Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor - 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 6. Undang-Undang: Nomor 32.. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, -Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang: Nomor
33 - Tahun 2004 - tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahain Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, -Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $578):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang:
Penbagian_ Urusan Pemerintahan antara, Pemerintah,
Permerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran, Negara
Republis
- Indoriesia Nomor 82 Tahun 2007,-Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44737 Tahun 2007):
11: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007}:
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo.
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : JENIS PAJAK DAERAH
BAB III : PEMUNGUTAN PAJAK
BAB IV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR
BAB V : KADALUWARSA PENAGIHAN
BAB VI : PEMBUKUAN PEMERIKSAAN
BAB VII : INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB VIII : RAHASIA PERPAJAKAN
BAB IX : PENYIDIKAN
BAB X : KETENTUAN PIDANA
BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011.
1) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Gangunan Perdesaan dan
Perkotaan ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan
dikeluarkannya pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan
kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Kepala Daerah.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 84);
b. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 85);
c. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 86);
d. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 79);
e. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003
Nomor; 88) dan;
f. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota PalopojTahun 2003 Nomor; 81);
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(3) Peraturan Daerah inI mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
34
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2011 NOMOR 02
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan
berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan kewenangan
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri;
b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian diskresi dalam pen e tapan tarif;
d. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrast, pemerataan dan Keadilan, peran serta masyarakat,
akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah;
e. bahwa Undang-Urdang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribust Daerah memberikan kewenangan - kepada pemerintah
daerah untuk
menetapkan Peraturar. Jaerah tentang Pajak Daerah;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah:
1. ndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umiim dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran: negar? Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun
2009 tentang
Penetapan Peraturan. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tetang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana: telah diubah • dengan • • Undang-Undang - Nomor - -19
Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tähun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 11. Tahun
-2002 tentang
Pembentukan Kabupater Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
.. Indonesia. Tahun 2002. Nomor 24, Tambahan
_Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. -Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik • Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Un dang.: Nomor32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
* Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
* 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang • Nomor: 33 - Tahun 2004 - tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 5049):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
. 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daérah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005: Nomor 140, -Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10: Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun: 2007 • tentang:
Penbagian, Urusan Pemerintahan antara. Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi, dan. Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tahün- 2007, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44737 Tahun 2007):
11. Peraturan Pemerintah: Nomór 41 Tähun 2007. tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia • Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara Republik, Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pemberian
dan Peranfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
13: Peraturan Daerah Kota Paloc Nomor 03 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : JENIS PAJAK DAERAH
BAB III : PEMUNGUTAN PAJAK
BAB IV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB V : KADALUWARSA PENAGIHAN
BAB VI : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA
BAB VII : INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB VIII : RAHASIA PERPAJAKAN
BAB IX : PENYIDIKAN
BAB X : KETENTUAN PIDANA
BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.
1) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Gangunan Perdesaan dan
Perkotaan
ditangguhkan pelaksanaannya
sampai
dengan
dikeluarkannya pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan
kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Kepala Daerah.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 84);
b. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 85);
c. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 86);
d. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003 Nomor; 79);
e. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2003
Nomor; 88) dan;
f. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota PalopojTahun 2003 Nomor; 81);
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(3) Peraturan Daerah int mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
34
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2011
PENGELOLAAN PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LEM BARA N D AERAH P ROVINS! S U LAW E SI S ELA T A N TA H U N 2 0 11 NO M OR
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PANGAN
ABSTRAK:
a. bahwa pangan yang aman, bermutu,
bergizi, beragam, dan tersedia secara
cukup, serta terjangkau oleh daya beli
masyarakat, merupakan prasyarat utama
yang harus dipenuhi dalam upaya
terselenggaranya suatu sistem pangan
yang memberikan perlindungan bagi
kepentingan kesehatan, peningkatan
kemakniuran dan kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai daerah otonom memiliki
kewajiban dan wewenang menye
lenggarakan pengelolaan pangan dalam
suatu sistem pangan, dengan tujuan
tersedianya pangan secara cukup yang
rnernenuhl persyaratan keamanan, mutu
dan gizi bagi kesehatan masyarakat,
terciptanya sistem produksi dan
perdagangan pangan yang jujur dan
bertanggungjawab, serta terjangkaunya
harga pangan sesuai daya beli masya-
rakat;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan, Peraturan Pemerintah
Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan, maka dipandang perlu
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Oaerah tentang Pengelolaan
Pangan;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-UndanNomor 2 Tahun 1964 tentanPembentukan Daerah Tingkat I SulaweTengah dan Daerah Tingkat I SulaweTenggara derigan mengubah Undang
Undang Nomor.47 Prp. Tahun 196tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Tenggara dan DaeraTingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadUndang-Undang (Lembaran NegarRepublik Indonesia Tahun 1964 Nomo94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor2687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2824 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3420);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
tentang Karantina Hewan, lkan dan
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3482);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1996
Nomor99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3656);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Nega�a Republik Indonesia
Nomor3821); _
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 );
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial,
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4967);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
· 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
Pembinaan, dan Pengembangan lndustri
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
. 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2000 tentang Standardisasi Nasional In-
donesia (Lembaran Negara Republik ln-
d ones i a Tahun 2000 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4020);
· 1
9
·
�ae;i�����
t=n�:�r�:�:�a�a�;��g��
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nclmor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4254);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu
dan
. Gizi Pangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 107, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pem-
binaan dan Pengawasan Penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
. Nomor4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kcita
. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 ,
Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor
89, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 7 41 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5107);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/
Permentan/OT.140/1 0/2008 tentang
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran
Pangan Segar Asal Tumbuhan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/
Permentan/PP.340/5/2009 tentang
Pengawasan Keamanan Pangan
Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Pangan Segar Asal Tumbuhan;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 50);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 2, Tarnbahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Sela tan Nomor 235);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 241 ), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11
Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11 );
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat,
Sadan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 242),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 12 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2009 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Legislasi Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251 ).
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : TUJUAN PENGELOLAAN PANGAN
BAB III : RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PANGAN
BAB IV : KEAMANAN PANGAN
BAB V : MUTU DAN GIZI PANGAN
BAB VI : LABEL DAN IKLAN PANGAN
BAB VII : TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN
BAB VIII : KETAHANAN PANGAN
BAB IX : PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH DAERAH
BAB X : PERANSERTA MASYARAKAT
BAB XI : PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB XII : PENYIDIKAN
BAB XIII : SANK$1 ADMINISTRASI
BAB XIV : KETENTUAN PIDANA
BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
21
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 40 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang
menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan dan penyediaan pasar, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pasar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Pasar;
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 8 Tahun 1981
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 10 Tahun 2004
7. UU No. 32 Tahun 2004
8. UU No. 33 Tahun 2004
9. UU No. 28 Tahun 2009
10. PP No. 20 Tahun 1968
11. PP No. 56 Tahun 2005
12. PP No. 58 Tahun 2005
13. PP No. 38 Tahun 2007
14. PP No. 69 Tahun 2007
15. Perpres No. 1Tahun 2007
16. Perda Rejang Lebong No. 7 Tahun 2005
17. Perda Rejang Lebong No. 5 Tahun 2007
18. Perda Rejang Lebong No. 2 Tahun 2008
19. Perda Rejang Lebong No. 3 Tahun 2008
Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Perda ini juga mengatur struktur dan besaran retribusi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011.
Perda Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2006
Pelaksanaan Perda ini diatur dengan Perbup
14
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 2 Tahun 2011
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 . ayat (2)
huruf h Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2001) tentang Pajak Daerah clan
Retribusi Daerah, maka Pajak Air
Tanah merupakanjenis Pajak Daerah;
b. bahwa untuk memungut Pajak
sebagaimana · dimaksud huruf a cliatas,
maka perlu clitetapkan dengan
Peraturan Daerah.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi
(LembatanNegara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nom.r 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
. Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53;Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun. 2004 Nomor 125, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) .sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun · 2008
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Unding Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Kenangan antara Pemorintah Pusut dan Pemerintahan Daerah (Lembarun
Negata Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor
126,
Tambahan
Lembarah Nogira Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang. Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor
5049):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pangelolaan Keuangan Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
4578):
9. Peraturan
Pemerintah Nomor
38
Tahun
2007- tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintals,
Pernerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik · Indonesia Tahun 2007
Nomor ·82, · . Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737); .- .
10. Peraturan . Pemerintah Nomor 43
' Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahim 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pernberian dan Pemanfaatan Insentif
pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);
12. Keputusan Menteri Energi Sumber
Daya Mineral Nomor : 1451
K/10/MEM 2000 tentang Pedoman
Teknis · Penyelenggaraan tugas
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan
Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2008 Nomor 3).
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : NAN, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BAB III : DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERIIlTUNGAN PAJAK
BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB V : MASA PAJAK
BAB VI : PENETEPAN PAJAK
BAB VII : TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VIII : INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB IX : SURAT TAGIHAN PAJAK
BAB X : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB XI : KEDALUW ARSA
BAB XII : PENGURANGAN,KEJ.UNGANANDAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB XIII : TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPANDANPENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XV : KEBERA TAN DAN BANDING
BAB XVI : SAKSI ADMINISTRATIF
BAB XVII : KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII : PENYIDIKAN
BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 02 Tahun 2011
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2011/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kabupaten Tangerang;
b. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya mengenai retribusi, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
1.Pasal 18 UUD Tahun 1945;2. UU No. 9 tahun 1992;3. UU No. 1 tahun 1974;4. UU No. 23 tahun 2000;5. UU No. 23 tahun 2002;6.UU No. 10 tahun 2004;7. UU No. 32 tahun 2004;8. UU No. 33 tahun 2004;9. UU No. 12 tahun 2006;10. UU No. 23 tahun 2006;11. UU No. 28 tahun 2009;12. PP No. 37 tahun 2007;13. PP No. 38 tahun 2007
;14. PP No. 69 tahun 2010;15. PP No. 25 tahun 2008;16. PD Kab. Tanggerang No. 9 tahun 1985;17. PD Kab. Tanggerang No. 7 tahun 2010;18. PD Kab. Tanggerang No. 8 tahun 2010
1. ketentuan umum;2. azas umum, maksud dan tujuan;3. naman, obyek dan subyek retribusi;4. golongan retribusi;5.perhitunhsn tingkat penggunaan jasa
;6.prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retibusi;7.struktur dan besaran tarif retribusi;8. wilayah pemungutan;9. masa retribusi saat retribusi terutang
;10. penetapan retribusi;11. tata cara pemungutan;12.pembayaran retribusi
;13. sanski administratif;14.pemberian keringanan,pengurangan dan pembebasan retribusi;15.pembetulan,pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembatalan;16. penyelesaian keberatan;17.pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;18.tata cara penagihan;19.kadaluwarsa penagihan;20.insentif pemungutan;21.pengawasan;22.penyidikan;23.ketentuan pidana;24. ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah perlu ditingkatkan.
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan Jenis Pajak Kabupaten/Kota, yang pengelolaannya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, oleh karena itu di Kabupaten Purbalingga perlu adanya pengaturan mengenai pemungutan pajak BPHTB;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2011.
30 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2011
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2010
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah
Ketentuan ini memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010 yang memuat laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2011.
-
-
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
